AJI Kediri Gelar Workshop BPJS
Editor: nur syaifudin
Wartawan: arif kurniawan
Senin, 16 Mei 2016 11:16 WIB
Selain persoalan SDM yang kurang mencukupi, banyaknya badan usaha yang belum terdaftar juga menjadi masalah. Di Jatim, ada 36 ribu perusahaan yang tercatat, dan hanya ditemukan 27 ribu, sementara 9 ribu belum, tanpa ada kejelasan.
DJSN terus melakukan sosialisasi terkait dengan program jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan , mengingat hal itu penting. Untuk jaminan sosial kesehatan, alokasinya 5 persen, dimana 4 persen dibayar oleh pemberi kerja sementara 1 persen oleh pekerja.
"Jaminan sosial nasional, artinya tidak boleh ada seorangpun di negeri ini yang sakit tidak tahu pergi kemana, tidak bisa akses kesehatan. 100 persen di tahun 2020 rakyat paham kalau sakit pergi ke rumah sakit atau puskesmas, tidak usah membayar, karena dikantongnya ada kartu ini," paparnya.
Kepala Divisi Regional VII Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jawa Timur Mulyo Wibowo mengakui masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, dengan beragam alasan. Namun, ia terus mendesak dan mencari perusaahaan tersebut, agar mereka mendaftarkan karyawannya, sebab jaminan sosial adalah hak.
"Kami terus usut perusahaan itu. Ada beberapa yang kami datangi, alamat tidak kami temukan, mungkin sudah pindah atau bangkrut," ujarnya.
Pihaknya koordinasi dengan pemerintah jika perusahaan itu membandel, dengan memberikan sanksi administrasi pelayanan publik, salah satunya pemerintah tidak memberikan izin pada perusahaan bersangkutan sebelum mengikutsertakan karyawannya ke jaminan sosial.
Sementara itu, terkait dengan masalah iuran, Mulyo mengatakan proses iuran oleh badan usaha relatif lancar dengan pembayaran iuran di atas 90 persen. Namun, Mulyo menambahkan terdapat tunggakan yang mayoritas dari peserta perorangan, dimana pada 2015 hanya 68 persen yang membayar iuran, padahal seharusnya bisa sampai 100 persen. BPJS berharap, seluruh badan usaha juga mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan pegawianya ke BPJS Kesehatan. (rif/ns)