Raihan Predikat WTP Pemkot Kediri Dinilai Janggal, Dewan Bentuk Pansus LHP
Wartawan: Arif Kurniawan
Kamis, 02 Juni 2016 11:55 WIB
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Kediri oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai disikapi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Salah satunya dengan membentuk Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Pembentukan pansus LHP-BPK ini dilakukan setelah DPRD menemukan adanya kejanggalan audit BPK sehingga banyak Satuan Kerja (Satker) di lingkup Pemkot Kediri selalu menerima penilaian predikat WTP. Padahal, SKPD di Kota Kediri tersebut dinilai masih 'amburadul’ dalam hal belanja anggaran.
BACA JUGA:
Dinsos Kota Kediri Sosialisasikan Perubahan Proses Usulan DTKS ke Petugas Kelurahan
Zanariah Ingin Nilai Sakip dan RB Kota Kediri Terus Meningkat
Tekan Stunting, Pj Wali Kota Kediri Buka Festival Makanan Balita Bergizi Seimbang
Pj Wali Kota Kediri Beri Penjelasan 4 Rancangan Perda
Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Haryanto mengatakan, pembentukan Pansus LHP bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya audit yang dilakukan BPK. “Kita hanya ingin tahu apakah audit BPK sudah benar. Sebab banyak satker yang disinyalir melakukan penyimpangan malah mendapat presikat (nilai) WTP dari BPK,” katanya, Kamis (2/6).
Politisi PDI Pejuangan ini menengarai, audit keuangan yang dilakukan BPK dilakukan secara asal-asalan dan tak menyeluruh seperti halnya hanya melakukan uji petik. BPK ditengarai hanya mengambil beberapa sample saja dalam melakukan pemeriksaan.
Simak berita selengkapnya ...