Puluhan Lulusan SMP Tak ‘Kebagian’ Sekolah, Wali Murid Wadul Dewan
Rabu, 10 Agustus 2016 00:58 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 15 warga mendatangi DPRD Surabaya untuk meminta difasilitasi agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah swasta melalui jalur mitra warga. Sebelumnya mereka terpental tak bisa diterima di SMA/SMK Negeri.
Mereka diterima Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji bersama kepala sekolah swasta, serta perwakilan dari Diknas Kota Surabaya.
BACA JUGA:
Studium Generale Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr Soetomo: Bahas Media dan Budaya Digital
Kembangkan Dasina untuk Keamanan Laut Natuna, ITS Gandeng Universitas Telkom dan STTAL
Khofifah Optimis Bisa Perluas Jangkauan Sekolah Khadijah di Berbagai Daerah
Guru SMP Muhammadiyah 18 Gununganyar Gelar Kunjungan Studi ke Think Indonesia School
Warga pantas khawatir apabila anaknya tak tertampung melanjutkan sekolah di jenjang SMA/SMK. Karena masing-masing lokasi sekolah memiliki daya tampung berbeda dan mayoritas sudah overload.
"Maaf ya pak Armuji, di sekolah kami ini sekelasnya sudah 48 siswa padahal idealnya hanya 36 siswa. Kalau dipaksakan masuk di SMA Ipiem, kami khawatir anak anak malah tak bisa belajar semestinya, karena ruangan yang terbatas," kata Nugroho, Kepala SMA Ipiem, dalam hearing yang digelar di ruang Banleg DPRD Surabaya, Selasa (9/8) siang.
"Kalau begitu jangan dipaksakan masuk di sana. Kasihan juga anak-anak. Bagaimana kalau di SMA Mahardika saja, gak apa-apa kan? Sekolahnya juga dekat dengan rumah," pinta Armuji, yang kemudian diiyakan wali murid dari Bratang, yang anaknya tak kebagian sekolah.
Armuji mengatakan, walau bagaimana pun anak-anak ini harus tetap diusahakan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. "Tidak boleh mrotol hanya SMP. Tetap harus ditampung di sekolah yang ada," lanjut politisi PDIP ini.
Menurut Kepala SMA Ipiem Nugroho, pihaknya sama sekali tidak keberatan dengan adanya program sekolah mitra warga ini. Semua ada aturannya termasuk untuk pembiayaannya.
"Kami tentu tak bisa memberlakukan besaran SPP atau uang gedung untuk siswa-siswi dari mitra warga ini. Sebab mereka memang dari keluarga kurang mampu. Tapi kami tetap akan menerimanya kalau memang kapasitas ruang kelas kami masih mencukupi," ujar Nugroho.
Usai hearing, warga yang mayoritas perempuan ini nampak lega karena anaknya mendapat jaminan bisa melanjutkan sekolah. Armuji sendiri mengaku plong karena hampir tiap hari gedung dewan didatangi warga meminta kejelasan masa depan anaknya. (lan/ros)