Anggaran Pengadaan Karcis Parkir Mubazir, Komisi C Dukung e-Parking
Rabu, 10 Agustus 2016 02:30 WIB
Dia meminta Dishub Surabaya benar-benar menjalankan fungsi kontrol. Kalau ada penyimpangan harus ada penindakan. Bisa jadi berupa peringatan, pembinaan, sampai pada penggantian jukir. Dishub Surabaya memiliki anggaran khusus untuk penertiban, pengawasan, dan pembinaan jukir. Untuk tahun ini, anggaran untuk penertiban sudah terserap 50.89 persen dari total Rp 4.870.853.993 miliar.
Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron menambahkan, petugas Dishub di lapangan harus tegas. Aturan tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku. Sayang, Dishub seolah-olah diam tak berdaya membiarkan praktik itu merajalela. "Kalau emang dirasa itu belum cukup tarifnya, ya naikkan sehingga uangnya tidak bocor ke mana-mana," ucapnya.
Ketua DPC PPP Surabaya ini menegaskan, jika praktik liar itu terus dibiarkan, bukan tidak mungkin target pendapatan asli daerah (PAD) dari tarif parkir tepi jalan tidak terpenuhi. Hingga akhir Juli, target tersebut sudah mencapai 52.90 persen dari targer pendapatan sebesar Rp 25 miliar. "Dishub harus tegas, jangan sampai PAD bocor," pintanya.
Untuk mencegah kebocoran, Komisi C mendukung penerapan sistem e-parking di Tepi Jalan Umum (TJU). Pasalnya, menurut anggota Komisi C, Vinsensius Awey, penerapan e-Parking bertujuan untuk mengantisipasi adanya kebocoran. Selama ini, sebenranya pemerintah kota telah menerapkan e-parking di beberapa kawasan tertentu, seperti di kantor pemerintahan, seperti di Siola, kantor kecamatan dan sebagainya. Ia mengakui, dalam aturan belum diatur secara jelas, sistem parkir satu pintu atau one gate. Namun, dalam perda sudah diatur masalah retribusi progresif.
Sementara, Plt Kadishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, bahwa sistem e-Parking telah diterapkan sejak 7 tahun yang lalu. Sistem tersebut menurutnya cukup efektif, terbukti berdampak positif pada peningkatan PAD. (lan/ros)