Cermati LKPj Bupati, DPRD Kabupaten Mojokerto Bentuk Dua Pansus
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: gunadhi
Senin, 30 Juni 2014 21:16 WIB
Sementara itu, panitia kerja DPRD Kabupaten Mojokerto telah menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab 2013. Sejumlah temuan terungkap, di antaranya soal Bantuan Keuangan (BK) Desa, Proyek Jalan Lingkungan, ketidak patuhan terhadap tata tertib administrasi, sampai dengan hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Panja merekomendasikan percepatan pengembalian dana sesuai permintaan BPK segera dipenuhi eksekutif. Kemudian, Panja juga menyarankan pengembalian ditanggung secara bersama dengan pihak-pihak terkait. Apabila action pemkab lambat, panja bakal meminta audit investigasi kepada BPK terhadap laporan keuangan Pemkab 2013.
Saat ini, pansus LKPj juga menyoroti kinerja eksekutif tahun 2013 lalu. Pembahasan bakal detail dan rinci. Sorotan utama pansus yakni besarnya sisa anggaran yang mencapai Rp 250 miliar lebih. Jumlah itu sekitar seperempat dari total anggaran Pemkab Mojokerto yang mencapai Rp 1 triliun lebih pada tahun anggaran 2013.
Kedua pansus itu juga menempuh langkah konsultasi ke tim ahli soal Laporan Pertanggungjawaban APBD 2013. Wakil Ketua Komisi I Mahfud Kurniawan mengatakan, pansus akan konsultasi ke tim ahli untuk mencermati laporan pertanggungjawaban APBD 2013, agar bisa tau secara detail laporan penggunaan anggaran APBD tahun lalu.
Mahfud menandaskan, pansus akan memanggil semua SKPD yang ada di pemkab dan akan minta penjelasan masing-masing SKPD tentang pelaksanaan program dan proyek APBD 2013. "Sehingga diketahui sudah sesuai aturan atau ada yang salah," tandas politis PKS ini.