11 Aset Pemkot Surabaya Hilang, Risma Persilakan Pejabat Diperiksa
Wartawan: Maulana
Selasa, 04 April 2017 00:02 WIB
Sementara pembicara lainya dalam diskusi ini yakni Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat mengatakan, lepasnya aset daerah menjadi rawan terhadap praktik korupsi karena ada dugaan pejabat daerah bermain dengan lepasnya aset tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, dengan menyelamatkan aset-aset negara secara dini hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Pasalnya, aset negara yang tersebar di sejumlah daerah di bawah Pemerintah Daerah (Pemda) rawan lepas ke pihak lain. Lepasnya aset daerah ini yang diduga rawan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah maupun mafia aset.
“Untuk itu kami meminta kepada sejumlah kepala daerah untuk bergerak cepat dengan menginventarisir aset-asetnya agar tidak lepas ke pihak lain. Karena lepasnya aset daerah tentunya dilakukan oleh oknum yang cukup lihai dan pandai memainkan data maupun perdata, sehingga rawan kolusi dan korupsi. Ini harus dicegah segera mungkin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, semua kepala daerah harus bergerak cepat melakukan inventarisasi aset-asetnya agar tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang begitu cepat melaporkan aset-asetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi khawatir aset Pemkot Surabaya lepas ke pihak lain.
“Ini perlu dicontoh oleh kepala daerah lainnya di Indonesia,” tegasnya. (lan/yul/ros)