Soal Pembangunan Wisata Heritage, Ratusan PKL Minta Relokasi Tak Jauh dari Alun-Alun
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Selasa, 25 April 2017 12:04 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Gresik menyulap kawasan Alun-Alun Gresik menjadi wisata heritage mulai menuai tanggapan dari para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang sudah puluhan tahun berjualan di wilayah tersebut.
Selasa (25/4/2017), paguyuban PKL alun-alun yang diketuai Yasin dengan sekretaris Iswanto mengirim surat ke Sekretariat KWG (Komunitas Wartawan Gresik), di Jalan Basuki Rahmat No.08, Gresik.
BACA JUGA:
Satpol PP Gresik Tertibkan Pedagang di Trotoar Depan Pasar Baru
Viral, Disorot DPRD Gresik, Sentra PKL MAG Terancam Mati di Lumbung Padi
Peringati HUT Lalu Lintas ke-67, Polres Gresik Gelar Jalan Sehat dan Berikan Penghargaan ke 5 Warga
Malam 25 Ramadan, 500 PKL Mengalap Berkah di Sekitar Makam Sunan Giri
Surat dengan tembusan Bupati Gresik, Ketua, Komisi B dan D DPRD Gresik, Dandim 0817, Kapolres, serta Polsek Kota Gresik ini berisikan sikap paguyuban PKL alun-alun.
Dalam surat itu, disebutkan bahwa pada dasarnya para PKL mendukung program pembangunan kawasan wisata heritage di alun-alun. Namun mereka meminta Pemkab Gresik agar tidak merelokasi para PKL ke lokasi yang terlalu jauh.
Sebelumnya, paguyuban PKL alun-alun yang berjumlah 195 PKL sudah diundang Kepala Diskop UKM dan Perindag Pemkab Gresik Agus Budiono untuk membahas rencana tersebut, pada tanggal 3 April lalu. Dalam pertemuan itu dijelaskan akan ada 2 lokasi untuk relokasi PKL pasca alun-alun dibangun jadi wisata heritage. Dua tempat tersebut sentra PKL di Jalan Kapten Dulasem Kecamatan Kebomas dan di Jalan Noto Prayitno Kebomas. Dari dua pilihan itu, para PKL sepakat memilih di Jalan Noto Prayitno.
Karena itu, para PKL di alun-alun berharap Bupati, Ketua DPRD dan instansi terkait merespon tuntutan tersebut.
Sekadar diketahui, pembangunan kawasan wisata religi Alun-Alun ini dilakukan dengan sistem multiyears. Untuk tahap awal, DPU TR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar di APBD 2017. (hud/rev)