Komisi D DPRD Surabaya Usulkan PPDB Jalur Mitra Warga Juga Berlaku untuk Sekolah Swasta
Wartawan: Maulana
Jumat, 16 Juni 2017 00:30 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Sugito mengusulkan agar program beasiswa jalur mitra warga seyogianya juga diberlakukan di sekolah swasta. Sebab, daya tampung program mitra warga untuk sekolah negeri sangat terbatas.
Usulan itu disampaikan saat Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggelar rapat dengan Komisi D DPRD Surabaya membahas persoalan seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB), khususnya bagi SMA-SMK seperti saat ini.
BACA JUGA:
Peringati HUT ke-731, Sekwan DPRD Surabaya Gelar Peragaan Busana Jawa di Zebra Cross
Bahas IPL Darmo Hill, Komisi A DPRD Surabaya Gelar RDP
Khofifah Optimis Bisa Perluas Jangkauan Sekolah Khadijah di Berbagai Daerah
Hearing di Gedung Dewan, Sengketa Pengelola JMP 2 dengan Pedagang Temukan Solusi
Oleh karena daya tampung sekolah-sekolah negeri di Kota Surabaya terbatas, kata Sugito, maka jumlah kelulusan yang akhirnya menggunakan jalur mitra warga yang dikhususkan untuk keluarga miskin, cukup besar.
“Kemarin kami diundang dinas pendidikan untuk dimintai pendapat soal kuota jalur mitra warga untuk sekolah-sekolah swasta. Karena selama ini sekolah negeri tidak bisa menampung hasil kelulusan siswa secara keseluruhan,” ungkap Sugito.
Politisi Partai Hanura ini menyebut, masyarakat Surabaya masih beranggapan bahwa jalur mitra warga itu hanya untuk sekolah negeri.
Padahal, tambah dia, jika diarahkan ke sekolah swasta, juga akan mendapatkan fasilitas sama. Yakni pendidikan gratis karena ditanggung APBD Kota Surabaya.
“Jumlah kelulusan dan daya tampung sekolah negeri memang sangat tidak berimbang. Oleh karenanya, sekolah swasta diharapkan bisa menampung program ini. Tentu dengan beberapa prasyarat, termasuk soal akreditasi sekolah swasta tersebut,” ujar dia.
Menurutnya, ada informasi bahwa di beberapa sekolah swasta unggulan telah bersedia menerima program jalur mitra warga.
Program ini sebagai wujud kepedulian Pemkot Surabaya di bidang pendidikan. Tujuannya, jangan sampai ada anak drop out karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah.
“Bagi kami, ini adalah kabar positif. Karena dengan demikian akan semakin banyak siswa tidak mampu yang bisa mendapatkan pendidikan layak,” tuturnya.
Senada, Ibnu Shobir yang juga anggota Komisi D menyatakan, daya tampung sekolah negeri hanya 5 persen. Sedangkan jumlah kelulusan untuk jalur mitra warga itu bisa mencapai 10 persen.
Solusinya, sebut Shobir, pihak swasta harus dilibatkan dalam menangani pendidikan di Surabaya. “Maka kita harus mencarikan solusi sisanya itu dengan cara memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang ada di Surabaya,” katanya.
Politisi PKS ini juga mengatakan, yang harus dipahami adalah pengertian jalur mitra warga. Yakni program ini untuk siswa yang memiliki latar belakang keluarga tidak mampu.
Mereka yang lolos harus bisa membuktikan dengan dokumen. Misalnya, pemegang SKTM (surat keterangan tidak mampu), atau masuk dalam daftar keluarga penerima raskin.
“Oleh karenanya, kami mendesak agar dinas pendidikan segera menyelesaikan komunikasinya dengan musyawarah kepala sekolah swasta (MKSS). Komunikasi itu segera disosialisasikan, agar tidak membuat panik para wali murid, jika ternyata putranya tidak tertampung di sekolah negeri,” ucap Ibnu Shobir. (lan/ros)