Terkait Video Klip Via Vallen di Pendopo, Tim Hukum Khofifah-Emil Apresiasi Langkah Tegas Panwaslu
Wartawan: M Didi Rosadi
Kamis, 25 Januari 2018 00:32 WIB
Terpisah, pengamat Tata Negara Universitas Airlangga Haidar Adam menilai proses pembuatan materi kampanye di Sidoarjo setidaknya bisa disikapi dalam dua perspektif, yaitu etik dan hukum. Dari sisi etik, tindakan Bupati Sidoarjo bisa dipandang sebagai sikap pemihakan kepada bakal calon tertentu. Padahal, Bupati sebagai pejabat publik, seharusnya dalam konteks ini dapat bersikap tidak memfasilitasi pembuatan materi yang jelas-jelas akan digunakan untuk alat kampanye.
"Bupati mesti berdiri di atas semua golongan dan tidak mengistimewakan pihak tertentu. Sehingga demokrasi bisa berjalan dengan fair. Namun, memang harus diakui tidak ada ketentuan kampanye yang dilanggar dengan adanya peristiwa tersebut saat ini," urai Haidar.
Haidar mengingatkankan, sisi hukum dari peristiwa tersebut justru akan tampak manakala kegiatan yang sudah dilaksanakan itu dibuat untuk menjadi materi kampanye dan ditayangkan pada masa kampanye. Hal ini bisa saja dinisbatkan pada larangan pada Peraturan KPU pasal 68 h tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Hal ini juga berlaku untuk tim kampanye Khofifah-Emil.
"Saran saya, untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye maupun pembuatan materi kampanye. Mereka wajib menjadikan Pilgub tahun ini sebagai Pilgub yang bermartabat," pungkas Haidar. (mdr)