Penyidikan Dugaan Korupsi Lahan Kantor Kec. Panggungrejo Dihentikan, Kompak: Kejari Masuk Angin
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Supardi
Kamis, 13 September 2018 23:25 WIB
Pasalnya, Inpres tersebut hanya untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti yang tercantum pada poin keenam.
"Kejari Pasuruan menghentikan penyelidikan berdasarkan SE Jaksa Agung dianggap telah mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional," paparnya.
"Keputusan Jaksa penyidik Kejari Kota Pasuruan jelas melawan akal publik. Mestinya penyidik kejari kota menggunakan rujukan hukum yang lebih tinggi. Yakni, merujuk Dalam UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Pasal 4 jelas menyebutkan bahwa; pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus tindak pidana dari para pelaku dugaan korupsi pengadaan lahan kantor kec. Panggungrejo," urai sam LJ, panggilan akrab Lujeng Sudarto.
Karena itu, LJ meminta kepada komisi kejaksaan melakukan evaluasi terhadap kinerja para Jaksa Kejari Pasuruan. "Kompak akan menyusul surat kedua, yakni terkait dugaan kuat penyidik kejari Pasuruan masuk angin. Kalau penyidik kejari kota taat hukum, mestinya mereka menggunakan rujukan hukum yang sesuai dengan konteks permasalahannya," cetusnya.
Masih kata LJ, masalah dugaan kerugian negara pada pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo berasal dari temuan LHP BKP, mestinya penyelesaiannya juga menggunakan UU BPK berikut turunannya.
"Kalau memang keputusan Kejari kota melawan logika hukum normal, maka Kompak akan melakukan konsultasi dan pengaduan kembali kepada KPK," tandasnya.
"KPK berhak untuk mengambil alih penyelidikan dan penyidikkan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo sesuai dengan pasal 8 ayat 2 undang undang No 30 tahun 2002 tentang KPK," tutupnya. (par/rev)