Gelar Sosialisasi, Bawaslu Sidoarjo Ingatkan Netralitas Penyelenggara Negara
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Mustain
Jumat, 23 November 2018 01:53 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Bawaslu Sidoarjo terus mengajak para penyelenggara negara menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Itu terungkap dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kades pada Pemilu 2019 di Hotel The Sun, Kamis (22/11).
Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid mengungkap alasan penyelenggara negara harus netral dalam Pemilu 2019. "Mengapa ASN, Polri, TNI dan Kades netral? Karena penyelenggara negara ini
memiliki kekuatan yang sangat rentan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi dalam Pemilu," cetusnya.
BACA JUGA:
Genjot Partisipasi Pemilih, KPU Jatim Gandeng PPI Sidoarjo Sosialisasi Pilkada Serentak 2024
Bawaslu Sidoarjo Sebut Rumah Data Jadi Sarana Ukur Kinerja Pengawasan
Pemilih Harus Seberangi Sungai Menuju TPS, Bawaslu Sidoarjo Minta KPU Tambah TPS
Bawaslu Sidoarjo Launching Posko Kawal Hak Pilih Pilkada 2024
Dia mencontohkan netralitas penyelenggara negara dalam Pemilu 1992 dan 1997. Saat itu penyelenggara negara netralitasnya dijadikan pertaruhan untuk mendukung Parpol dan Capres tertentu. Bahkan ada PNS yang menjadi panitia pemungutan suara.
"Kegiatan ini untuk menjaga marwah masing-masing penyelenggara agar tetap menjaga netralitas. Tujuan akhirnya, Sidoarjo kondusif, aman, dan tertib sampai pungut hitung tahun 2019 selesai," tandasnya.