Lantik Bupati Tulungagung, Gubernur Khofifah Pesankan Pentingnya Pembangunan Berbasis Kewilayahan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M Didi Rosadi
Rabu, 14 Agustus 2019 00:03 WIB
Terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama ini, lanjutnya, sesuai UU nomor 8 tahun 2015 pasal 162 ayat (3) menegaskan Gubernur, Bupati atau Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi atau kab/kota dalam jangka waktu enam bulan semenjak dilantik.
“Namun untuk mendorong proses percepatan pembangunan bila dalam jangka waktu enam bulan semenjak dilantik tersebut akan dilakukan pelantikan atau penggantian pejabat, hal itu bisa saja dilakukan tapi dengan syarat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut Khofifah juga berpesan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tulungagung bisa disinkronkan dengan RPJMD Provinsi Jatim. Ia meminta agar proses penyelenggaraan pembangunan di Kab. Tulungagung bisa berjalan selaras dan berseiring dengan provinsi dan juga RPJMN pemerintah pusat.
Apalagi, saat ini sedang proses pembangunan infrastruktur pembangunan ruas jalan nasional di Jalur Lintas Selatan (JLS). Proyek ini nantinya akan menghubungkan wilayah selatan Jatim seperti Tulungagung, Trenggalek dan Blitar sampai Banyuwangi. Harapan kita keterhubungan tersebut akan mendongkak aktifitas sosial ekonomi di sepanjang jalur lingkar selatan.
“Saat ini ada keinginan untuk mempercepat dari total 225 km proses penyelesaian JLS ini. Di mana Lot 6,7 sedang proses pengerjaan awal dan lot 8 dan 9 akan segera dimulai. Kami berharap JLS ini dapat meningkatkan konektivitas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kab. Tulungagung seperti wisata pantai,” pungkasnya.
Arumi Lantik Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Tulungagung
Selain Pelantikan Bupati Tulungagung, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kab. Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yakni Siyuk Rihayati Maryoto Birowo, SKM oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak.
Pelantikan ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 10/KEP/PKK.PROV/VIII/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kab. Tulungagung tanggal 9 Agustus 2019 serta SK Ketua Dekranasda nomor 015/DEKRAN.JATIM/SK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua Dekranasda Kab. Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023.
Dalam sambutannya, Arumi, sapaan akrab Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jatim ini meminta agar pelaku IKM terutama industri kerajinan di Kab. Tulungagung terus didorong untuk dapat meningkatkan kualitas produknya. Hal ini dilakukan agar kualitas produk tersebut meningkat dan memiliki nilai jual kompetitif tidak hanya di dalam tapi juga luar negeri.
“Tulungagung memiliki potensi luar biasa seperti batik bordir, kerajinan kulit, kerajinan batu onyx, akik, marmer dll, sehingga potensi seperti ini harus mendapat perhatian semua pihak,” katanya.
Menurutnya, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kemajuan industri kerajinan diantaranya dengan meningkatkan kualitas SDM pengrajin, meningkatkan keunggulan kompetitif dan pemberdayaan yang bertumpu pada potensi lokal.
Turut hadir dalam pelantikan ini anggota DPR RI Komisi III Arteria Dahlan, Sekdaprov Jatim, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Forkopimda Kab. Tulungagung, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kabupaten Tulungagung. (mdr/rev)