Kasus Baru Covid-19 di Jatim Bertambah 34 Orang, 11 Pasien Sembuh
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Didi Rosadi
Rabu, 22 April 2020 23:09 WIB
“Kita juga siapkan sekarang lumbung pangan drive thru dan penjualan online bebas ongkir,” tutur Khofifah.
Khofifah menjelaskan, perkembangan PSBB saat ini masih dalam tahap sinkronisasi antara tim dari Pemprov dengan tim dari tiga daerah, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Gresik. Pemaparan dari masing-masing tim dilakukan untuk menyelaraskan aturan di dalamnya, termasuk penetapan sanksi.
“Tidak akan efektif sebuah regulasi tanpa ada sanksi. Sementara yang lebih detail dan mengikat, adalah sanksi di dalam perwali dan perbup. Misalnya kalau ada keramaian di cafe. Izin operasi usaha tertentu dari bupati/wali kota. Sehingga kalau sudah PSBB ada teguran lisan, berikutnya mungkin teguran tertulis hingga pencabutan izin sementara atau permanen,” urai Khofifah.
Kewenangan itu, lanjut dia, tidak di Pemprov, melainkan di Pemkot dan Pemkab. Karena itu, pemaparan dari tim pemkab dan pemkot menjadi penting. Sebab, rancangan pergub yang sudah disusun adalah final.
Sementara itu, Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi menambahkan, dalam penerapan PSBB terdapat target yang perlu dicapai sesuai dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020. Target tersebut juga tertuang dalam keputusan gubernur. Pertama, yang harus dicapai ialah menurunnya jumlah kasus. Hal itu membutuhkan kajian berapa target yang harus dipenuhi selama penerapan PSBB 14 hari.
Kedua, penurunan jumlah kematian selama PSBB. Ketiga, kajian terhadap transmisi lokal apakah itu terjadi atau tidak. Terakhir, kajian epidemiologis terkait penurunan angka kematian, transmisi, incident, dan efek sosial serta budaya.
“Ada empat parameter yang akan melekat pada PSBB. Tapi berapa angkanya penurunan itu nanti akan diputuskan gubernur,” pungkas dokter Joni yang juga Dirut RSUD dr Soetomo. (mdr/rev)