Guru Tidak Tetap (GTT) di Sidoarjo Tuntut Dewan Perjuangkan Nasibnya
Editor: Revol
Wartawan: Nanang Ichwan
Jumat, 09 Januari 2015 20:10 WIB
SIDOARJO (BangsaOnline) - Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) berbondong-bondong datang ke gedung DPRD Sidoarjo, Jum’at (9/01). Mereka memberi dukungan pada perwakilan GTT yang diundang rapat dengar pendapat atau hearing oleh Komisi D DPRD Sidoarjo terkait berbagai permasalahan yang dihadapi GTT. Sebab, honor yang mereka terima sangat tidak layak.
“Sesuai dengan surat undangan, kami melakukan pertemuan dengan instansi terkait, ” tutur Kordinator Forum GTT, Yhaan Saputra.
BACA JUGA:
Program Sekolah Toleransi: Inspirasi Baru untuk Masa Depan Kota Delta
Kodim 0816/Sidoarjo Bersatu dengan Masyarakat, Bangun Desa Lewat TMMD ke-120
Ketua DPRD Sidoarjo Beri Materi Sekolah Legislatif Unusida
Gelar Silaturahmi dan Bukber, BHS Ingin Sidoarjo Bisa Swasembada Pangan
Selama perwakilan GTT melakukan rapat dengar pendapat dengan pimpinan dewan dan komisi D DPRD Sidoarjo serta beberapa SKPD terkait. Ratusan GTT lainnya menunggu diluar sambil melakukan aksi pengumpulan dana sukarela dengan membawa kardus bertuliskan BOS (Bantuan Operasional Seikhlasnya). Dilanjutkan juga menggelar istighotsah sebagai suport perwakilan GTT yang melakukan pertemuan di ruang paripurna.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan (Disdik), DPPKA dan beberapa SKPD lain.
Salah satu perwakilan GTT, Sugian (45) yang mengaku mengajar selama 12 tahun di SDN Gisik Cemandi Kecamatan Sedati menceritakan susahnya memenuhi kehidupan sehari-hari dengan gaji yang diterima selama menjadi pahlawan tanpa tanda jasa.
“Saya mulai mengajar menerima gaji hanya sebesar Rp 25 ribu sampai saat ini menerima honor sebesar Rp 400 ribu setiap bulannya. Bagaimana kami bisa membeli kebutuhan untuk sehari hari. Uang segitu, buat beli krupuk satu bulan saja, tidak cukup,” tuturnya
Mendengar keluh kesah tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo H. Sulamul H.Nurmawan menegaskan, pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik bagi GTT dan PTT dengan berbagai masukan dari SKPD terkait.
“Kami akan perjuangkan jangka panjangnya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mengamandemen undang-undang. Dan jangka pendek, pada tahun 2016 nanti, ada tambahan dana melalui BOSDA (Bantuan Operasional Daerah) karena APBD Tahun 2015 sudah digedok,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H Usman mengatakan, sudah saatnya nasib para GTT diperhatikan lebih serius. Sebab, profesi sebagai guru, adalah profesi mulia yang tidak semua orang bisa memegangnya.
“Kita akan perjuangkan kenaikan honor mereka. Baik melalui PAK atau dana BOSDA. Dan nantinya, kami akan mempelajari Perwali Surabaya untuk bahan acuan perbup tentang GTT,” tuturnya.
Kepala Disdik Sidoarjo, Mustian Baladan mengatakan, bahwa, selama ini yang dibutuhkan oleh GTT di sekolah-sekolah hanya 2 GTT.
“Pada kenyataannya kelebihan GTT disetiap sekolah. Tapi, kami akan tetap memperjuangkan nasibnya selama tidak menyalahi prosedur. Kami akan rumuskan kebijakannya seperti apa dengan SKPD lain,”tandasnya.