Tekan Pungli, Komisi A DPRD Jember Usulkan Perda Satu Atap
Editor: Adi Susanto
Wartawan: Yudi Indrawan
Kamis, 22 Januari 2015 21:19 WIB
Padahal dalam proses pengurusan ke Dispenduk, ada biaya operasional yang harus ditanggung oleh Petugas Kecamatan/kelurahan.
Ia mencontohkan, saat pihaknya melakukan studi banding di kota malang, Pemkot setempat telah menerapkan sistem pelayanan terpadu. Meski dengan sistem ini pelayanan ini segala perizinan masih terikat dengan masing-masing SKPD, namun loket berada di satu bangunan. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pengurusan baik perizinan maupun layanan umum lainnya.
Dengan perda yang akan di usulkan Komisi A tersebut, kebijakan Pemkot Malang bisa di adopsi dan dibuat lebih bagus di Pemkab Jember. Sehingga diharapkan nantinya setiap instansi pemerintah bisa memiliki standart Operasional Prosedur (SOP) yang sama. Menurut Mashuri, selain itu, didalam perda nantinya akan mengatur terkait anggaran yang selama ini jadi pokok permasalahan.