SiLPA Bengkak, DAK Disdikpora Kediri Dipangkas Rp 17 Miliar
Editor: Revol
Wartawan: Arif Kurniawan
Senin, 02 Februari 2015 22:54 WIB
KEDIRI (BangsaOnline) – Diduga lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar, Dana alokasi kusus (DAK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kediri di potong hingga belasan miliar rupiah. Akibatnya anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan menjadi hilang.
Data yang dihimpun, DAK pendidikan Kabupaten Kediri 2015,oleh pemerintah pusat dikurangi hampir Rp 17 miliar. Hal itu dikarenakan di tahun 2014 DAK Kabupaten Kediri tidak terserap hingga Silpa menjadi 23 Miliar.
“Saya sudah mendengar hal tersebut, oleh Karena itu, hari ini kita akan rapat dengar pendapat dengan Dinas terkait,” kata Anggota DPRD Kabupaten Kediri Taufik Chafifudin, Senin (2/2).
Chafifudin menambahkan, Meskipun DAK dikurangi, akan tetapi menurutnya dana untuk Dinas Pendidikan masih cukup tinggi, yakni sekitar Rp 990 miliar.
BACA JUGA:
50 Anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
Tuntut Redistribusi Lahan HGU, Ratusan Warga Puncu Geruduk Kantor Pemkab Kediri
Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Fraksi NasDem tak Sampaikan PU atas LKPJ, ini Alasannya
Komisi I DPRD Kabupaten Kediri Agendakan Lagi Pemanggilan BRI dan OJK, Terkait Kasus Link Phising
“Dana tersebut sudah termasuk untuk oprasional, dintaranya untuk menggaji para guru,” jelasnya lebih lanjut.
Hal senada juga diungkapkan oleh Politisi dari Nasdem, Budi Yuwono. Pihaknya menyayangkan apabila anggaran DAK Dinas pendidikan dikurangi oleh pusat. Padahal menurutnya Disdikpora saat ini membutuhkan dana cukup besar. Yakni untuk pengadaan lahan pembangunan SMK. “Untuk pengadaan lahan SMK ya cukup besar dana yang dibutuhkan,” urainya, Senin (2/2).
Pria yang juga mantan kepala desa tersebut juga mengaku, setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disdikpora, ternyata benar Silpa dari Dinas terkait cukup tinggi. Alasannya saat itu belum ada juklak dan juknisnya sehingga Silpa DAK cukup tinggi.
”Saat kami rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, Silpa cukup tinggi dikarenakan lum belum ada juklak dan juknisnya,” imbuhnya.
Pria yang juga duduk di Komisi D DPRD Kabupaten Kediri ini juga mengaku. Dinas yang Silpanya cukup tinggi diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.Oleh karena itu pihaknya, mengaku akan mendesak Dinas pendidikan, agar lebih mematangkan progrmnya. Sehingga penyerapan d tahun 2015 bisa lebih maksimal.
“Kami akan memacu Dinas terkait agar lebih maksimal dalam menjalankan programnya,” pungkasnya.