Komisi E DPRD Jatim Bongkar Perbudakan Gaya Baru
Editor: Revol
Wartawan: Didi Rosadi
Kamis, 12 Maret 2015 20:18 WIB
Anggota Fraksi PDIP itu membeberkan adanya praktek mempekerjakan buruh rumahan yang belakangan ini banyak terjadi merupakan praktek perbudakan modern. Pasalnya, mereka itu dibayar berdasarkan target, bukan upah minimum regional (UMR). Selain itu, para pekerja rumahan yang umumnya ibu rumah tangga dan remaja perempuan itu tidak dilindungi UU Ketenagakerjaan sehingga tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
"Belakangan ini ada modus pengusaha besar mempekerjakan buruh rumahan. Ini jelas merugikan pekerja karena mereka bekerja tanpa dilindungi UU Ketenagakerjaan. Mereka hanya mendapat bayaran berdasarkan target pekerjaan. Ini jelas perbudakan gaya baru. Kami akan bongkar ini," tegas politisi perempuan PDIP itu, Kamis (12/3).
Anggota Dewan asal daerah pemilihan Kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo ini menyebut sejumlah industri yang mempekerjakan buruh rumahan, diantaranya sepatu, garmen dan rambut palsu. Padahal, lanjut Agatha, industri itu menghasilkan limbah yang membahayakan bagi kesehatan mereka dan keluarga juga orang sekitar.
"Limbah dari pekerjaan yang mereka kerjakan itu berbahaya bagi kesehatan para buruh rumahan serta keluarganya," tandas Agatha.
Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini juga menyoroti banyaknya buruh rumahan yang masih berstatus dibawah umur. Ini jelas pelanggaran UU KetenagaKerjaan karena yang mereka kerjakan bukanlah pekerjaan padat karya tapi pekerjaan industri yang dikerjakan di rumah.
"Banyak buruh rumahan yang berstatus dibawah umur. Ini jelas pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kami akan laporkan ini ke Dinas Tenaga Kerja. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena adanya UU Perlindungan Perempuan dan Anak," imbuh pengurus ormas Taruna Merah Putih itu.