Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto : Ist.
Puan juga menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surf Shark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling sering mengalami peretasan data.
"Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat," katanya.
Anak dari Ketua Umum PDIP ini mengatakan, kejahatan siber juga menyerang Instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Maka dari itu, Ia meminta pemerintah memberikan perlindungan keamanan bagi semua pihak.
"DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas. Dengan begitu ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber," tuturnya.
Puan juga mengimbau pentingnya dilakukan audit pada sistem keamanan siber negara. Sebab, kasus kebocoran data ini terus terjadi di Indonesia.
"Dan tentunya harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni," katanya.
Dirinya memastikan, Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah untuk mengatasi kebocoran data. Apalagi, Satgas Perlindungan Data yang dibuat sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang menginstruksikan membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi.
"Melalui Komisi I yang juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Dan DPR berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan," tutupnya. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
