Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron saat menandatangani pengesahan dua raperda menjadi perda. Foto kanan, Ketua DPRD Sudiono Fauzan saat menandatangani pengesahan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Pasuruan mengesahkan dua raperda perubahan non-APBD. Yakni raperda no. 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, serta raperda no. 02 tahun 2012 tentang penyertaan modal ke pihak ketiga dalam rapat paripurna ke IV, Rabu (2/11).
Penendatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Pasuruan dengan DPRD diawali penyampaian paparan oleh Ketua Pansus Samsul Hidayat. Kemudian dilanjutkan permohonan persetujuan raperda non-APBD oleh Ketua Bapemperda H. Saad Muafi.
BACA JUGA:
- Aliansi Poros Tengah Wadul ke DPRD Kabupaten Pasuruan, Tanah Diduga Diserobot Akses Tambang
- Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Pastikan Aspirasi Warga Jadi Dasar Regulasi
- Komisi IV DPRD Pasuruan Kawal Aspirasi Warga Hadapi Krisis Air Bersih
- Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Fokus Stabilitas Harga dan Distribusi Pangan
Dalam kesempatan itu, dewan belum mengesahkan raperda perubahan perda nomor 8 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Pasuruan yang dibutuhkan untuk percepatan penanganan bencana.
Padahal, raperda tersebut termasuk salah satu yang urgent bagi Pemkab Pasuruan dalam percepatan penanganan kebencanaan.
Perubahan raperda tersebut diperlukan, agar klasifikasi BPBD di Kabupaten Pasuruan bisa meningkat, dari OPD tipe B menjadi tipe A.
Karena masih OPD tipe B, maka penanganan rehabilitasi dan rekontruksi kerusakan insfrastrukur pasca bencana yang dilakukan BPBD tidak optimal lantaran harus berkoordinasi dengan OPD lain yang notebene berstatus dinas.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
