SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2015 yang semula diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat ke Pemkot Surabaya sebesar Rp 71,6 miliar dipotong sebesar Rp 1,3 miliar sehingga menjadi Rp 70,3 miliar.
"Tadi siang sekitar pukul 11.00 WIB, NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) diteken. Tapi NPHD-nya masih dalam penomoran, sehingga harapannya Senin (18/5) bisa kami terima sekaligus penandatanganan Berita Acara agar dana tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening kami di Bank Jatim," kata Komisioner KPU Surabaya Purnomo, kemarin (17/5).
Baca Juga: KPU Kota Kediri Fasilitasi Paslon saat Kampanye
Menurut dia, anggaran yang dipotong adalah uang saku di setiap acara bimbingan dan teknis (Bimtek) yang digelar KPU Surabaya.
"Pada setiap Bimtek ada anggaran uang saku, hal ini sebenarnya kami maksudkan untuk memfasilitasi PPK yang kebetulan lokasinya jauh dari lokasi Bimtek, ataupun kantor KPU. Sebetulnya masih ada uang transport, namun jumlahnya hanya Rp 25 ribu," katanya.
Selain itu, lanjut dia, ada beberapa program yang dihapus, seperti gerak jalan di tingkat kecamatan ataupun Focus Group Discussion (FGD) untuk media.
Baca Juga: Pjs Wali Kota Pasuruan Hadiri Kirab Maskot Pilkada 2024
"Walau memang sudah ada media gathering, namun keberadaan FGD dibutuhkan untuk lebih memahami karakter dari masing-masing media dan bagaimana KPU Kota Surabaya dapat menyediakan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas," ujar dia.
Hal sama juga dikatakan Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan Program, Keungan dan Logistik, Miftahul Ghufron. Ia mengatakan bahwa NPHD yang sudah ditandatangai Wali Kota Surabaya sudah diserahkan ke KPU untuk ditandatangani oleh Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin. Bagian Hukum Pemkot mengantarkan langsung NPHD tersebut ke KPU.
"Jadi NPHD sudah selesai. Paling lambat besok dana itu sudah masuk ke rekening yang ditentukan," katanya.
Baca Juga: Jelang Pilwali Blitar 2024, KPU Lakukan Sortir dan Lipat Kotak Suara
Selama itu, KPU terpaksa meminjam uang terlebih dulu ke APBN dari dana KPU. Padahal seharusnya dana tersebut tidak boleh dipakai untuk pelaksanaan Pilkada.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ditemui wartawan di Taman Flora, menyatakan bahwa NPHD dana Pilkada semuanya sudah siap. "Sudah semua sudah siap," katanya.
Ia menyatakan bahwa pemkot akan mencairkan dana untuk pesta demokrasi warga Surabaya tanpa melebihi batas waktu yang ditentukan. "Ya kita siap cairkan," tegasnya. (lan/rvl)
Baca Juga: Sosialisasikan Pilkada 2024, KPU Jombang Gelar Grebeg Pasar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
