Komponen hasil menitikberatkan pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Opini BPK dan nilai SAKIP), Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan), Pemerintah yang bersih dari KKN (Indeks Persepsi Anti Korupsi), Kinerja Organisasi (Capaian kinerja, kinerja lainnya, survei internal organisasi).
“Kami memang berkomitmen kuat dalam melaksanakan _good governance_ yang salah satunya diwujudkan dengan reformasi birokrasi. Seluruh instansi di Jawa Timur berkomitmen menghasilkan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat dan memberikan pelayanan yang penuh integritas," urai Khofifah.
Gubernur menegaskan, seluruh capaian yang telah diraih ini akan dijadikan sebagai bekal pendorong bagi seluruh sistem, program dan fungsi yang ada di Pemprov Jatim bisa berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak kepada masyarakat Jawa Timur secara luas.
“Pemprov Jatim akan terus mendorong agar prestasi dan capaian ini bisa dipertahankan bahkan konsisten ditingkatkan di tahun tahun mendatang. Begitu pula kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil memperoleh predikat yang tinggi agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.
Selain Jawa Timur, terdapat dua kabupaten/kota di Jatim yang juga memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A, yakni Surabaya dan Banyuwangi. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News