Wagub Emil Serahkan SPT, Wabup Mohni Resmi Jabat Plt Bupati Bangkalan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Bangkalan Mohni resmi menjabat sebagai Plt Bupati Bangkalan. Hal itu ditandai dengan penyerahan surat perintah tugas (SPT) dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terkait penunjukan Mohni sebagai Plt Bupati Bangkalan, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/12) sore.

Surat tersebut tertuang dalam SPT nomor: 131/1357/011.2/2022 tertanggal 8 Desember 2022, yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, mewakili Gubernur Jatim.

Baca Juga: Jelang Hari Jadi Provinsi Jatim, Pj Gubernur Adhy Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Proklamator RI

Emil mengatakan, penyampaian SPT Plt Bupati Bangkalan tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Khofifah yang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ibu Gubernur yang memberikan amanah kepada saya, untuk sesegera mungkin tanpa menunda menyerahkan SPT ini atas nama Ibu Gubernur. Dan memang SPT ini ditandatangani Ibu Gubernur sendiri," ujar Wagub Jatim.

Emil menambahkan, SPT Plt Bupati Bangkalan diturunkan agar masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa jeda ataupun tidak ada kekosongan.

Baca Juga: Adhy Karyono Resmikan Kawasan Kuliner Halal Pertama di Jawa Timur

"Jadi kita doakan semoga Bapak Wakil Bupati selaku Plt Bupati, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Tadi kami juga membahas dengan Pak Sekda karena ini menjelang akhir tahun 2022, supaya bisa dipastikan semua program-program bisa terselesaikan dengan baik," kata Emil.

Wagub Emil menyadari Mohni sebagai Wakil Bupati Bangkalan tentu telah memiliki pemahaman. Namun, ia berharap bantuan dan kolaborasi Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan agar bisa membantu dan memastikan tidak ada hambatan dalam penyelesaian program 2022.

"SPT ini berlaku definitif, sambil menunggu proses hukum yang berproses dan kita menunggu proses yang berlangsung. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan good goverment. Karena dalam monitoring center for prevention (MCP), segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen ASN itu juga menjadi bagian dari komponen skor," jelas Emil.

Baca Juga: Jelang HUT Ke-79 Jawa Timur, Adhy Karyono Ziarah dan Tabur Bunga ke Makam Gubernur Soerjo

Oleh karena itu, Emil menambahkan, Pemprov Jatim berikhtiar meminimalkan segala hal yang berpotensi terjadi penyimpangan. Di mana beberapa waktu yang lalu, Pemprov Jatim telah melaksakan rakor yang diikuti oleh wilayah.

"Pemprov berusaha menjadi teladan yang baik. Terima kasih Pak Inspektur dan jajaran, Pemprov Jatim saat ini ada di angka 93. Kita harap bisa menjadi motivasi bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk membenahi dan memastikan sistem," jelas Emil.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menambahkan, hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang ada akhirnya akan dikembalikan pada masing-masing pribadi kepada daerah. Menurutnya, KPK dan Pemprov Jatim terus berikhtiar dan berusaha menjadi teladan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Khofifah-Emil Disambut Ulama PWNU Jatim, Bahas Keumatan hingga Peningkatan Kualitas SDM

Sementara itu, Plt Bupati Bangkalan Mohni menegaskan terus berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan. "Kita sudah selesai, sudah tinggal menunggu evaluasi dari Ibu Gubernur," jawabnya.

Menanggapi Bupati Abdul Latif Amin Imron yang ditangkap oleh KPK, Mohni menyatakan Pemkab Bangkalan telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan hukum kepada KPK. "Kami tidak bisa mencampuri," ujarnya singkat.

Berkaitan dengan dinas-dinas yang mengalami kekosongan, dirinya menyampaikan Pemkab Bangkalan akan sesegera mungkin mengisi jabatan tersebut. Sebab, pihaknya selaku Plt Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan SK pada pejabat yang layak menempati posisi dimaksud.

Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Ajak Teladani Nilai Pancasila Sebagai Semangat Wujudkan Indonesia Emas 2045

"Ada 5 instansi. Kita nanti akan melakukan uji kompetensi, dan nanti bagi eselon 2 kita akan mengagendakan talent pool yang berlaku 3 tahun," katanya. (dev/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News