Gubernur mengatakan EKO-TREN OPOP dibentuk untuk memberdayakan pesantren dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha pesantren yang melibatkan santri dan alumni. Ia yakin, dengan semakin banyaknya pesantren yang terlibat dalam program ini maka semakin banyak masyarakat yang perekonomian dan kesejahteraannya meningkat.
“Jawa Timur ini gudangnya pesantren, jumlahnya yang sangat besar tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat, saya optimis dengan menggerakkan dan melibatkan pesantren dalam kemandirian ekonominya, akan memberikan pengaruh besar pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan, dalam pengembangan EKO-TREN OPOP ada 3 pilar utama yang dibangun yaitu Pesantrenpreneur, Santripreneur, dan Sosiopreneur. Sampai saat ini telah bergabung 750 pesantren dalam pesantrenpreneur dan lebih dari 100 ribu santri yang terlibat dalam santripreneur.
Gubernur berharap, EKO-TREN mampu mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adanya peningkatan omset usaha dan aset ponpes serta kontribusi kepada pesantren meningkat.
"Penuruan angka kemiskinan Jawa Timur pada Susenas Maret -2021-Maret 2022 sebesar 392 jiwa adalah yang tertinggi se-Indonesia. Mungkin ini juga akibat dari adanya program EKO-TREN yang telah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan penurunan jumlah penduduk miskin," pungkasnya.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Jatim di Trenggalek menjadi lembaga yang mendapat penghargaan berupa predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi.
Di tahun 2022 ini, Pemprov Jatim merupakan satu-satunya pemerintah provinsi yang menerima penghargaan predikat WBK. Dan untuk tingkat Kab/kota, Penerima penghargaan WBK/ WBBM mayoritas berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, yaitu 20 unit kerja dari total keseluruhan 30 penerima unit kerja yang berasal dari Kabupaten/ Kota se-Indonesia dengan persentase sebesar 66,67%.
"Transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci kita untuk menjalankan Fungsi pelayanan publik. Sehingga ketika keduanya diintegrasikan, akan berdampak positif bagi pelayanan terhadap masyarakat luas. Kalau transparansi dan akuntabilitas terintegrasi secara baik juga akan menghasilkan WBK," urai Khofifah.
Lebih dari itu, ia juga mengatakan bahwa perolehan predikat WBK juga diharapkan menjadi pengungkit semangat anti korupsi bagi semua pihak di Jawa Timur. Tak hanya kepada instansi pemerintah, gubernur juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, karena jati diri bangsa bermula dari setiap masing-masing individu.
"Unsur terkecil ada diri masing-masing, kalau dalam diri setiap individu telah tertanam kejujuran maka akan terefleksi dalam setiap sendi kehidupannya, baik dalam di lingkungan kerja maupun di kehidupan sosialnya," pesannya.
Semangat anti korupsi juga selalu dan konsisten digelorakan oleh Mantan Kepala BKKBN RI ini, salah satunya adalah dengan menciptakan Mars Anti Korupsi yang sempat dinyanyikan oleh paduan suara saat upacara peringatan Hari Guru, HUT ke-77 PGRI dan HUT ke-51 KORPRI di halaman Gedung Negara Grahadi kemarin. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
