TEKAN PAKTA INTEGRITAS: Bupati Muhdlor saat menghadiri peluncuran Sentra Gakkumdu Sidoarjo Pemilu 2024, Selasa (13/12/2022). Foto: Ist.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meminta para aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas saat pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Harapan itu disampaikan Bupati Muhdlor saat menghadiri peluncuran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumudu) Sidoarjo dalam rangka persiapan pemilu 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo di Hotel Fave Sidoarjo, Selasa (13/12/2022).
Baca Juga: Mudahkan Konsolidasi, Paslon SAE Dirikan Posko Pemenangan di Sedati
Menurut Bupati Muhdlor, pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi pertama kali yang diadakan serentak. Karena itu, ia menganggap wajar adanya penegakan hukum. Di mana nanti pada masa transisi, pasti ada hal-hal yang cukup menguras perhatian.
"Semua ini akan terselesaikan dengan baik jika bawaslu, kepolisian, serta kejaksaan sebagai ujung tombak gakkumudu ini berjalan dengan baik dan profesional," tandas Gus Muhdlor, panggilan karib Ahmad Muhdlor Ali.
Gus Muhdlor menambahkan, pemilu 2024 nanti merupakan pengalaman pertama pemilu kepala negara hingga daerah, menjadi satu. Tekanan pasti ada dan situasi politik pasti kental sekali.
Baca Juga: Kampanyekan Pilkada Damai, Polresta Sidoarjo Sebar Imbauan Anti-Hoaks
"Sehingga saya minta para camat dan kepala OPD yang hadir, agar tetap menjaga netralitas ASN," tandas alumni FISIP Unair ini.
Gus Muhdlor pun berharap sentra gakkumdu ini bisa menjadi pionir utama pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas.
Dalam peluncuran sentra gakkumdu ini, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo bersama-sama menuliskan deklarasi dan menandatangani pakta integritas ASN, Polri, dan TNI.
Baca Juga: Ikuti Rakercabsus, Kader PDIP Siap Menangkan Pilkada di Sidoarjo dan Jawa Timur
Di kesempatan ini, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menjelaskan, sentra gakkumudu merupakan ujung tombak penegakan hukum pada pelaksanaan pemilu. Di tahun 2019 kemarin, bawaslu mencatat ada 706 pelanggaran.
“Ada satu pelanggaran pidana kita kawal sampai persidangan, dan ada enam yang kita registrasi tentang pelanggaran etik dan tiga bukan pelanggaran. Artinya, bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah berpengalaman menangani pelanggaran pidana,” tandasnya.
Haidar pun menegaskan, dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, bawaslu tidak akan segan dalam memproses setiap pelanggaran yang muncul. (sta/rev)
Baca Juga: Genjot Partisipasi Pemilih, KPU Jatim Gandeng PPI Sidoarjo Sosialisasi Pilkada Serentak 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
