Paripurna DPRD Gresik penyampaian hasil reses 1. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses pertama tahun ini, Senin (20/3/2023). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, didampingi Ketua DPRD, Much Abdul Qodir, dan Wakil Ketua, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan.
Dari 7 fraksi DPRD Gresik, yakni F-PKB, F-Gerindra, F-Golkar, F-PDIP, F-Nasdem, F-Demokrat, dan F-AP, hanya Fraksi Gerindra yang membacakan laporan. Sementara 6 fraksi lain hanya menyerahkan (disampaikan) laporan hasil reses kepada pimpinan DPRD. Hal ini tak menyalahi aturan.
BACA JUGA:
- Spanduk Dicuri, Bacabup dari DPC PKB Gresik Ngaku Tidak Tahu
- Viral, Beredar Video Dugaan Pencurian Spanduk Bacabup Gresik Alif dan Syahrul
- Ditolak Warga, Anggota DPRD Gresik Minta Dewan Kebudayaan Kaji Thok-Thok Budaya Bawean apa Bukan
- Warga Bawean Desak Bupati Gresik Larang Adu Sapi-Thok-Thok, ini Pernyataan Sikap Mereka
Sebab, Nur Saidah saat membuka rapat paripurna menyampaikan bahwa, penyampaian laporan hasil reses mengacu tata tertib (Tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019 Pasal 19, bersifat wajib.
"Penyampaian laporan hasil reses bisa disampaikan atau dibacakan," ucap Nur Saidah.
Sementara itu, juru bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Muhammad Zaifudin menyatakan, anggota Fraksi Gerindra dalam reses I mendapatkan beberapa permasalahan. Baik itu, berkenaan dengan kerja Anggota DPRD maupun pemerintah daerah.
Ia lantas menyebutkan, dampak pembangunan jalan nasional surabaya- Babat di sekitar Kecamatan Duduksampeyan, debu yang diakibatkan adanya urukan proyek jalan sangat mengganggu.
"Akses jalan alternatif tidak dipikirkan oleh pelaksana proyek pembangunan mengurangi penghasilan warga di área proyek," ucapnya.
"Hingga saat ini, kelangkaan pupuk terjadi di Gresik yang notabenenya mata pencaharian petani sawah dan petani tambak," imbuhnya.
Dikatakan ia, masih banyak ketemukan tukang parkir liar dan tidak ada pengaturan yang baik, sehingga mengakibatkan macet di mana-mana.
"Makanya, perlu dilakukan kajian bagaimana sebaiknya keadaan tukang parkir agar bisa lebih baik," tuturnya.
Ia berharap, hibah-hibah untuk tempat ibadah lebih ditingkatkan dan diperhatikan. Pokir-pokir dari bantuan keuangan harus disesuaikan RPJM Desa masing-masing untuk bantuan UMKM bagi pemilik usaha kecil menengah tidak dirupakan dengan barang tapi berupa dengan uang agar bisa menyesuaikan kebutuhan kegiatan UMKM.
"Pelayanan rumah sakit yang masih belum maksimal dengan contoh masih banyak warga Gresik yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, juga menjadi temuan kami saat reses," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk memecahkan persoalan tersebut, perlu adanya sinergitas yang terintegrasi data pembangunan antara eksekutif dan legislatif mulai dari RT/RW hingga kabupaten, sehingga terdata base dengan rapi (big data) dan bisa dijadikan pegangan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
"Jika sinergitas yang terintegrasi dapat dilakukan, maka pembangunan di Kabupaten Gresik dapat merata dan tepat sasaran," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Nasdem Musa menyayangkan, banyak anggota DPRD Gresik yang tak hadir dalam rapat paripurna.
"Kami menyayangkan teman-teman banyak yang tak hadir paripurna. Padahal, paripurna ini urgent untuk penyampaian hasil serap aspirasi masyarakat," katanya. (hud/mar)
