Anugerah Digital Government Award 2023, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Inovasi ini juga merupakan bentuk dukungan pada Nawa Bhakti Satya, yakni menuju Jatim Berdaya dan Jatim Amanah. Gubernur menjelaskan, JOSS GANDOS adalah sebuah sistem elektronik terintegrasi yang dibangun DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang tujuannya untuk mempermudah perizinan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Aplikasi JOSS GANDOS ini diharapkan mampu mendukung investasi Jawa Timur Bangkit untuk terus bertumbuh demi masyarakat Jawa Timur yang sejahtera. Lebih lanjut, Khofifah menegaskan di era serba digital, pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi yang berdampak pada perhaikan layanan kepada masyarakat. Kita juga perlu SDM yang mumpuni sehingga sistem informasi digital bisa dilakukan dengan optimal, dan manfaat yang optimal pula," paparnya

Seperti yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim dalam mempermudah memberikan akses pelayanan bagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan sistem informasi elektornik Manajemen ASN Terpadu ( E-Master) semua data ASN by name by address tercover dalam E- Master dan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi andorid. Sehingga semua pelayanan mulai dari kenaikan pangkat, gaji berkala dan sebagainya akan terlayani secara online.

"Aplikasi E-Master ini sangat membantu dan memudahkan dalam pengurusan, kenaikan pangkat dan karir para ASN itu sendiri. Mereka tidak lagi disibukkan dengan tumpukan kertas , mereka cukup berhadapan dengan komputer semua terlayani secara cepat dan akurat," jelasnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Apartur Negera dan Reformasi (KEMENPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menambahkan, penyelenggaraan forum SPBE summit, Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional memberikan apresiasi berupa Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan pencapaian tinggi dalam penerapan SPBE, pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022.

"Pemberian Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," katanya.

Penerapan SPBE, kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 2 Maret 2023. Disebutkan, bahwa arahan Presiden untuk memberikan penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, mendorong komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penerapan SPBE, serta mendorong percepatan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

"Diharapkan, penerapan SPBE mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi," ungkapnya.

"Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya," imbuhnya.

Adapun selain penghargaan, diadakan paparan mengenai berbagai strategi pelayanan dan kebijakan publik yang disampaikan Menteri dan Kepala Daerah untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Kementerian PANRB mengadakan forum SPBE Summit 2023 bertema 'Sinergi untuk Indonesia Maju' dengan mengundang beberapa Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Marvest RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki dan Ketua Panitia Kegiatan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB Nanik Murwati. (dev)