Demikian juga dengan program pengembangan kesejahteraan sosial Alokasi Rp 3,258 miliar, pengunaan Rp 2,879 miliar, silpa Rp 378 juta Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial Alokasi Rp 43 839 miliar, digunakan Rp 42,237 miliar, silpa Rp 1,602 miliar.
“Harusnya Dinsos bisa memaksimalkan kinerjanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, bukan malah memaksimalkan pengunaan anggaran untuk belanja tidak langsung yang tidak begitu berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat miskin," tegas politisi berlatar pengajar itu.
Eksan menambahkan, selain penyerapan anggaran yang tidak maksimal untuk kesejahteraan rakyat miskin, Program yang dianggarkan di APBD setiap tahunnya juga selalu copy paste, tidak ada perbedaan bahkan tidak ada Penambahan Program yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Terpisah, Kartika Hidayati dari Fraksi PKB juga mengritisi kinerja SKPD yang menjadi mitra dinas Komisi E. Menurut calon Wakil Bupati Lamongan ini, laporan yang disampaikan Biro Kesmas belum tuntas. Padahal sebentar lagi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera dituntaskan.
“Evaluasi kami ada sejumlah lembaga penerima hibah yang belum membuat laporan. Kami juga belum tahu problemnya ada dimana. Yang pasti, ini harus bereskan. Sehingga tidak menimbulkan kerawanan,” terang Kartika Hidayati.
Karena itu, Kartika mengingatkan kepada Biro Kesmas untuk segera membereskan laporan hibah bansos Rp 14 miliar tersebut sebelum 18 Juni nanti. Atau sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun. Sebab, bila tidak, maka kekurangan laporan Rp14 miliar tersebut akan menjadi temuan BPK. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
