Ilustrasi
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Ditengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kepala desa dan lurah di Sidoarjo terkesan tak memiliki sense of crisis and sense of belonging. Sebab, kontroversi rencana kades dan lurah mendapat mobil dinas (mobdin) kembali mencuat. Padahal, alokasi anggaran yang masuk ke desa sudah melimpah pasca diberlakukan UU tentang Desa. Bahkan,
apabila mendapat mobdin, kades minta minimal sejenis Daihatsu Xenia. Alasannya, mobdin tersebut untuk operasional di desa.
Kades Kedungcangkring Kecamatan Jabon, Zainuddin kepada wartawan mengatakan apabila dibelikan mobdin yang kwalitasnya rendah, nanti khawatir cepat rusak. “Ya minimal Daihatu Xenia, jangan mobil murahan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (07/07)
BACA JUGA:
Selama ini, lanjut Zainuddin, kades menggunakan kendaraan operasional berupa motor. Padahal, dari segi mobilitas, kerja kades cukup tinggi. Dalih lainnya, kades sering dimintai bantuan warganya jika ada keperluan. Seperti ketika ada warganya sakit dan minta diantar ke rumah sakit. Mobil dinas itu nantinya bukan hanya digunakan kades saja. Namun, jika ada operasional desa yang membutuhkan kendaraan bisa menggunakan mobdin.
Untuk itulah, Zainuddin berharap agar mobdin itu bisa dianggarkan tahun ini.
“Paling tidak bisa dianggarkan tahun 2015, agar bisa digunakan oleh Kades,” tandasnya
Kontroversi mobdin untuk kades sudah diusulkan tahun 2013 lalu. Fraksi Hanura dan Gerindra DPRD Sidoarjo mengusulkan agar kades dan lurah se Kabupaten Sidoarjo diberi mobdin. Usulan itu disampaikan saat Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012.
Fraksi Hanura Gerindra mengusulkan agar kades dan lurah diberi mobil dinas berdasarkan kinerja. Sebab, Kades dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan paling bawah.
“Jadi sudah saatnya Kades dan lurah mendapat mobil dinas,” ujar Ketua Fraksi Hanura Gerindra I Wayan Dendra kala itu.
Jika usulan itu disetujui, dana untuk pengadaan mobil Kades dan lurah bisa dianggarkan tahun 2014. Atau bila memungkinkan bisa dianggarkan dalam PAK APBD 2013.
Alasannya, APBD Sidoarjo cukup besar, bahkan kala itu mencapai Rp 2,6 triliun. Dana itu sebagian digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pembangunan Sidoarjo.
