BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan tokoh masyarakat, kiai, dan ulama di Bangkalan, khususnya pesisir utara, sepakat akan melaporkan dugaan pelanggaran di pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Rusliyadi, Ketua Badan Kordinasi Saksi (Bakorsi) Paslon Anies-Muhaimin (Amin) di Madura.
BACA JUGA:
- Dukung Irsyad Yusuf di Pemilu 2024, Eks Kepala Dikdisbud Kabupaten Pasuruan Disanksi KASN
- Perjuangan PKS Berakhir Manis, Rebut Kursi Terakhir DPRD di Dapil 5 Bangkalan Usai PSSU
- Hitung Ulang 10 TPS Desa Langkap, PPP Hanya Peroleh 4 Suara dari 1.474 Suara
- PKS, PDIP, dan Hanura Bangkalan Kecewa Penghitungan Ulang Surat Suara Dilakukan di Surabaya
Menurutnya, kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan pilpres di Bangkalan masif, terstruktur, dan sistematis. Mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran pidana.
"Banyak laporan dari tim saksi di TPS menemukan kecurangan yang terjadi saat pencoblosan, penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara di tingkat KPPS. Bahkan ada pihak-pihak terkait melakukan penekanan terhadap penyelenggara dari hasil penghitungan suara," ungkap Rusliyadi.
Ia menjelaskan, bentuk kecurangan yang ditemukan adalah seperti pengelembungan suara, tidak dilaksanakan pencoblosan, hingga pemalsuan tanda tangan saksi di formulir model C1-Plano dan C.
Oleh sebab itu, Rusliyadi menyatakan Bakorsi Amin di Madura akan melakukan pengawalan penghitungan suara di kecamatan, kabupaten, hingga ke pusat.
"Mengingat kecurangan terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) yang dilakukan oleh paslon 02 di Bangkalan," katanya.