Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Jatim saat May Day 2024

Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Jatim saat May Day 2024 Pj Gubernur Jatim bersama sejumlah pejabat terkait saat membaur dengan puluhan ribu buruh di Hari Buruh Internasional.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay, serta Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi, membaur bersama 20 ribu buruh/pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional () tahun ini, Rabu (1/5/2024) sore.

Puluhan ribu buruh itu tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) dan Gerakan Rakyat (Gerak). Mereka datang dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jombang, Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Baca Juga: Do'a Bersama, Pj. Gubernur Adhy Ajak Seluruh Elemen Wujudkan Kondusivitas Pilkada dan Jatim

Dalam peringatan 2024, Pj Gubernur Jatim memotong tumpeng dan kue tart yang diberikan kepada Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi sebagai bentuk rasa syukur di tengah suasana orasi yang sangat akrab dan harmoni dimana para buruh menyuarakan beberapa aspirasi atau usulan kepada pemerintah.

Adhy mengatakan, siap meneruskan semua usulan buruh kepada pemerintah pusat. Ada beberapa usulan tertulis yang diterima, ditambah satu usulan lisan yang akan segera disepekati dalam audisensi antara Forkompimda Jatim dengan perwakilan serikat buruh/pekerja.

Poin pertama, akan menyampaikan usulan Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur yang menolak Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Kemudian, menolak kenaikan cukai rokok.

Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Sebut Piala Kajati Jadi Ajang Tumbuhkan Bibit Atlet Bulu Tangkis

Selain itu, buruh mengajukan usulan peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk pekerja minimal 10 persen, penolakan kawasan tanpa rokok, penghapusan outsorching dan menolak upah murah.

" akan memfasilitasi perwakilan Gasper Jatim untuk menyampaikan dan melakukan audiensi dengan pemerintah pusat dengan peserta adalah perwakilan dari pimpinan Gasper. Bahkan sampai nanti ke DPR RI," kata Adhy.

Baca Juga: CNN Indonesia Award 2024, Pj Gubernur Jatim Borong 3 Penghargaan

Ia menjelaskan, kesejahteraan buruh adalah nomor satu bagi pemerintah. Karena buruh merupakan pilar pembangunan dan pendongkrak ekonomi Jawa Timur. Menurut dia, tema tahun 2024 kali ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim, yakni Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten dengan tagline is Terampil Day.

“Tema maupun tagline yang selaras dengan RPJMD Jatim ini memiliki arti bahwa berkomitmen untuk meningkatan kualitas SDM menghadapi persaingan global,” tegasnya.

Terkait Marsinah, Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa akan mengupayakan usulan buruh untuk mempercantik taman di sekitar monumen Marsinah.

Baca Juga: Terima Dubes Jepang untuk Indonesia, Pj Gubernur Jatim Bahas Pengembangan Kerja Sama

"Marsinah adalah simbol perjuangan buruh. Maka, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus melengkapi penataan taman disekitar area monumen Marsinah yang ada di Nganjuk," katanya.

Momentum 2024 di Jatim juga dimanfaatkan untuk memberikan santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Jaminan Hari Tua (JHT) serta pemberian beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga orang perwakilan penerima.

Sementara itu, Ketua SPSI Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa terdapat tuntutan atau usulan buruh pada 2024 diantaranya ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H, Pj Gubernur Jatim Ajak Teladani Sifat Rasulullah

Buruh meminta mengalokasikan dana APBD untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan penerima upah dan PBI Kabupaten/Kota.

Adapun tuntutan ketenagakerjaan, yakni merevisi Undang Undang (Omnibus Law) No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Menolak Upah Murah, Penghapusan Outsourching dan Wujudkan Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon.

Sementara tuntutan terkait jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan, Fauzi meminta agar Pemprov membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dengan harapan memberi kemudahan peserta BPJS dari buruh.

Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Kukuhkan 13 Pjs Bupati/Wali Kota dan Serahkan SK Perpanjangan untuk 8 Pj Bupati

"Kami meminta Dinkes mengakomodir usulan dari Jamkes Watch - Gasper Jatim tentang BPRS," jelasnya.

Kemudian, buruh berharap agar menyediakan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.

Fauzi menuturkan bahwa buruh juga berharap melalui Dinas Pendidikan penambahan kuota serta pengawasan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi anak buruh sebesar minimal 5 persen.

Baca Juga: Pesan Pj Gubernur Jatim saat Lantik Pj Bupati Pasuruan dan Pj Wali Kota Probolinggo

Kegiatan berlangsung aman lancar dan terkendali, dimana tepat pukul 17.00 puluhan ribu buruh kembali ke daerah masing masing dengan tertib. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO