MALANG, BANGSAONLINE.com - Dialog publik bertajuk "Otak Atik Rekom Bupati, Bumbung Kosong, atau Tanpa Petahana" digelar oleh Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (Jampud) bersama sejumlah jurnalis di Sekber Media Pendoposatu, Kabupaten Malang, Jumat (14/06/2024) malam.
Diskusi ini mengangkat isu krusial menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2024, dengan fokus pada pemberian rekomendasi kepada Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang.
BACA JUGA:
- Rekom PDIP Belum Pasti, Muncul Wacana Cak Adeng Maju Jadi Kuda Hitam di Pibup Malang 2024
- Sanusi-Gunawan Dikabarkan Jadi Pasangan Ideal untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Malang
- Pelaku Seni Bantengan di Malang Timur Dukung Gunawan Wibisono Jadi Bupati
- Daniel Rohi Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Malang ke PDIP
Ada beberapa narasumber dari berbagai partai politik yang diundang, yakni Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Abdul Qodir, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Malang Zia'ul Haq, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Kuncoro, dan Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Malang Amarta Faza.
Selain itu, juga dihadiri Baihaqi Siroj dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
Ketua Jampud, Agus Sadullah, menyebut pemberian rekom dari partai untuk Bacabup Malang manarik untuk ditunggu, karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.
"Bisa jadi petahana mendapatkan rekomendasi dari PDIP dan berkoalisi dengan partai lain, atau sebaliknya, petahana tidak mendapatkan rekom dan pindah ke partai lain," ujarnya.
Sementara Abdul Qodir dari PDI-P menekankan pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat.
"Kita harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir ideal agar dapat memilih pemimpin yang mampu menjawab persoalan di Kabupaten Malang," jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi antar partai tetap penting untuk menciptakan pemerintahan yang berasaskan gotong royong.
Di sisi lain, Zia'ul Haq dari Gerindra menyinggung potensi lawan bumbung kosong dalam Pilkada Malang. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang populer dan mendukung masyarakat miskin.
"UHC bagus, tapi harus benar-benar untuk yang miskin agar APBD tidak jebol," paparnya.
Sedangkan Amarta Faza dari Nasdem menyatakan bahwa menyelesaikan semua masalah di Kabupaten Malang yang berpenduduk sekitar 2,6 juta orang adalah tantangan besar.
"Harapan partai, pemimpin selanjutnya dapat fokus pada beberapa permasalahan inti untuk efisiensi kebijakan," ungkapnya.
Adapun Kuncoro dari PKB membahas kekuatan APBD dalam Pemerintahan Kabupaten Malang yang menurutnya masih jauh dari cukup.
"Idealnya, APBD Kabupaten Malang seharusnya di angka Rp10 triliun untuk mendukung pembangunan dan kemakmuran," ujarnya.
Terkait kondisi politik jelang Pilkada Malang, Kuncoro mengatakan masih dinamis. Menurutnya, politik adalah seni kemungkinan, sehingga berbagai skenario, termasuk petahana tanpa rekom atau bumbung kosong, bisa saja terjadi.
Diskusi ini menunjukkan betapa dinamisnya politik lokal di Kabupaten Malang menjelang Pilkada 2024, dengan berbagai pandangan dan strategi dari masing-masing partai untuk memenangkan kontestasi tersebut. (dad/rev)
