"Tentu harapan kita adalah bagaimana kita dapat menuntaskan berbagai persoalan Reforma Agraria melalui berbagai rencana aksi. Kita juga ingin membuat database yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Reforma Agraria di pemerintahan selanjutnya," terang Dirjen Penataan Agraria.
Ketua Pelaksana Reforma Agraria Summit 2024, yaitu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa persiapan acara puncak kali ini mengutamakan dua hal, yakni sisi penyelenggaraan dan sisi persiapan substansi materi terkait Reforma Agraria.
"Kita ingin menampilkan capaian Reforma Agraria selama 10 tahun terakhir, terlebih 2024 ini adalah penghujung tahun untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024," ucap Dwi Budi Martono.
Ketika ditanya kenapa Bali terpilih menjadi tempat acara penghelatan akbar ini, Ketua Pelaksana Reforma Agraria Summit Bali 2024 menjawab dengan tegas bahwa Provinsi Bali memang tempat yang tepat.
Provinsi Bali menjadi contoh provinsi yang penerapan Reforma Agrarianya senantiasa berkembang dengan baik.
"Provinsi Bali ini memiliki Kota dan Kabupaten Lengkap yang paling banyak (100% bidang tanah terdaftar, red), implementasi layanan elektronik dan Sertipikat Tanah Elektronik juga sangat mumpuni. Banyak model yang bisa menjadi success story di Provinsi Bali. Saya berharap banyak stakeholder turut hadir dalam kegiatan Reforma Agraria ini," pungkas Dwi Budi Martono. (afa/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
