Panitera PN Kota Kediri, Tri Indroyono, saat membacakan putusan terkait eksekusi. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri menjalankan eksekusi terhadap obyek tanah dan bangunan di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kamis (8/8/2024).
Dalam proses eksekusi paksa tersebut, Panitera PN Kota Kediri mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Sejumlah alat berat dan beberapa truk besar, juga dikerahkan untuk mengangkut barang-barang yang ada di dalam bangunan.
BACA JUGA:
- SIWO PWI Kediri Gelar Try Out dan Uji Tanding atlet Catur Porwanas XIV
- 2 Terdakwa Kasus Penganiayaan Santri di Kediri Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
- Staf Desa Kalipang Kediri Usir dan Ancam Wartawan saat Liput Puluhan Warga yang Protes Masalah Air
- Ratusan Warga Desa Sukorejo Kediri Berebut Tumpeng pada Acara Bersih Desa
Namun, Emil Ma'ruf selaku kuasa hukum termohon, menolak dan keberatan dengan jalannya eksekusi, yang dilakukan oleh PN Kota tersebut. Kepada awak media, ia mengatakan bahwa pihaknya menilai jika proses eksekusi cacat hukum.
Sebab, saat pengajuan kredit ke salah satu bank milik Pemerintah pada tahun 2017 lalu, pihak termohon (Herman Santoso) mengaku belum menikah. Dan saat ini, pihaknya sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
"Padahal (waktu itu) Herman Santoso (termohon) sudah menikah dengan klien kami (Yuni Astutik) pada tahun 1992, dan hingga kini sudah dikaruniai 5 anak. Jadi kami menilai, jika eksekusi paksa ini cacat hukum. Selain itu saat ini kami juga sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sedang proses," paparnya.
Menurut dia, jika memang eksekusi paksa tersebut diteruskan, maka sesuai hukum perkawinan, tanah dan bangunan harus dibagi 2, yakni antara Herman Santoso dengan Yuni Astutik. Namun pihak Pengadilan negeri Kota Kediri mengabaikan fakta yang disampaikan.
Klik Berita Selanjutnya
