Cholid Firdaus
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Tidak segera digulirkannya tiga "kartu sakti" Jokowi-JK di Kota Mojokerto akhirnya terjawab. Stake holder Pemkot setempat mengaku masih harus melakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan kartu Presiden RI yang dikhawatirkan bakal bertabrakan dengan tiga kebijakan serupa yang telah lama digelindingkan para Walikota Mojokerto.
Tiga program Pemkot Mojokerto di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat itu yakni program pendidikan gratis 12 tahun melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Total Coverage bagi mereka yang tidak terlayani dalam Program BPJS Kesehatan dan berbagai giat Kesra.
BACA JUGA:
Ini belum ditunjang dengan adanya Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan) Pemprov Jatim yang menyasar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Target kebijakan Gubernur Soekarwo itu yakni membagi bantuan kepada dua kategori, yakni usia produktif dan usia non produktif. Untuk usia produktif diberi bantuan senilai Rp 2,5 juta tapi berupa barang atau hewan (seperti becak, gerobak jualan, sepeda sayur, peralatan pertukangan, mesin giling. Untuk usia non produktif diberikan bantuan berupa beras 20 kg dan uang sebesar Rp 150 ribu tiap bulan selama setahun.
"Kita masih mengkaji program kartu-kartu (Jokowi-JK) ini karena di sini program serupa sudah berjalan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mojokerto, Sri Mudjiwati, Minggu (30/8).
Dihubungi via telpeon, mantan direktur RSUD setempat ini mengaku tengah berada di Jakarta untuk mendengar pemaparan sejumlah kementerian terkait dengan pelaksanaan tiga kartu sakti Presiden. "Ini saya masih di Jakarta rapat soal kartu ini," ujarnya.
Sekedar diketahui, pemerintah kini gencar meluncurkan tiga "kartu sakti" program unggulan Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sejumlah daerah di Indonesia bahkan sudah melaksanakannya sejak awal bulan masa pemeritahan mantan walikota Solo. Namun tidak demikian dengan dua pemerintahan di Mojokerto.
Soal adanya kesulitan aplikasi tiga kartu ini juga diamini anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Cholid Virdaus. Politisi PKS ini mengatakan launching kartu itu hanya menimbulkan kesulitan bagi daerah.
"Komisi III mendukung program daerah yang sudah ada ini saja, karena tidak bikin ribet. Kartu itu sifatnya politis dan nantinya malah bikin ribet karena over leaping dengan program yang ada," ujarnya.
Ia mensinyalir tiga kartu itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya, menambah beban daerah. "Kartu-kartu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau sudah dipegang coba mau apa. Karena tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan. Lebih baik otonomi daerah ini saja," jelas Cholid.
Menurutnya, peralihan program Total Coverage ke BPJS saja sudah menimbulkan kesulitan baru. Malah, kata ia, ditambahi program yang lain lagi. "Peralihan Total Coverage ke BPJS saja bikin bingung dan menyulitkan kok malah ditambahi kartu ini. Malah bikin selegenje," pungkasnya.
Pihak Komisi III mengaku sudah menghadirkan Kadinsos terkait rencana pelaksanaan tiga kartu sakti. Namun Kadinsos, menurut Cholid, menyampaikan kesulitan Satker. Sebab, ini bakal bertabrakan dengan program yang sudah berjalan. Karenanya, hingga kini belum ada titik temu terhadap keberlangsungan kartu JKW di Kota Mojokerto. (yep/rvl)
Berita Terkait
