Tjahjo Kumolo
Ketika disinggung terkait pembubaran seperti yang diwacanakan Mendagri, Badrodin menjawab secara diplomatis.
"Ya kita lihat semua nanti, negara kita kan negara hukum, semua harus berdasarkan hukum," tukas dia.
Sementara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riyadmaji mengatakan, surat tersebut dikirimkan ke Polri agar Kepolisian bisa mengawasi lebih lanjut terkait tindak tanduk ormas tersebut.
Dodi juga menjelaskan, bahwa wewenang pembubaran ormas yang terdaftar secara nasional, domainnya ada di Kemendagri.
"Tapi kalau ada kaitannya dengan ideologi ya ada kaitannya dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Agama. Nanti kita lihat saja hasil rapatnya seperti apa, kita tunggu saja," terang Dodi.
Di sisi lain, pihak kepolisian siap memberikan data kepada Kemendagri soal organisasi kemasyarakatan yang anti-Pancasila. Data ini bisa menjadi pertimbangan untuk pembekuan atau pembubaran ormas tersebut.
"Kepolisian dalam proses perumusan kebijakan dalam konteks pembekuan sementara atau pembubaran dapat menjadi narasumber untuk memberikan masukan berkaitan dengan realitas di lapangan adanya berbagai aktivitas yang merugikan masyarakat yang kegiatannya tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Bangsa," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar.
Boy mengatakan, ada mekanisme sebelum memutuskan ormas melenceng dan harus dibekukan atau dibubarkan. Menurut dia, ormas tidak dilarang di Indonesia. Namun, kalau kegiatannya menyalahi aturan tentu merugikan masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Mantan Kapolda Banten itu mengatakan, Kepolisian sudah mengantongi data ormas anti-Pancasila. Kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan napasnya tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur. (det/rim/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
