Subaidi Mukhtar, Wakil Ketua DPRD Jombang saat ditemui usai rapat paripurna, Jumat (26/8). foto: RONY S/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jombang akhirnya mengakui ada permintaan agar Dana Aspirasi Masyarakat yang sebelumnya dikenal Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) dinaikkan dalam pengajuan P-APBD 2016.
Permintaan kenaikan dana aspirasi ini sebelumnya telah menjadi sorotan. Bahkan Ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT) sempat membantah bahwa para anggota dewan mengajukan kenaikan dana aspirasi.
(BACA: Pengajuan Pengadaan Mobil Operasional Gagal, DPRD Jombang sekarang Minta Dana Aspirasi Dinaikkan)
Namun Wakil Ketua DPRD Jombang, Subaidi Mukhtar justru berkata sebaliknya. Subaidi yang juga ketua DPC PKB Jombang itu membenarkan bahwa kenaikan Rp 200 juta dana aspirasi masyarakat untuk masing-masing anggota dewan sudah masuk dalam usulan P-APBD 2016.
"Iya, Rp 200 juta itu maksimal. Jika tidak sampai sebanyak itu, juga tidak apa-apa," katanya ditemui usai memimpin rapat paripurna nota penjelasan bupati tentang P-APBD 2016 di gedung DPRD Jombang, Jumat (26/8).
Semula, untuk setiap anggota DPRD awalnya mendapat jatah dana aspirasi masyarakat Rp 500 juta, sekarang menjadi Rp 700 juta, Ketua Komisi dari Rp 600 juta menjadi Rp 800 juta. Jatah Ketua Fraksi sendiri pun demikian. Dari Rp 750 juta kini mengalami kenaikan menjadi Rp 950 juta. Sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD, dari Rp 1 miliar bertambah menjadi Rp 1,2 miliar. Untuk porsi Ketua Dewan yang semula Rp 1,1 miliar kini bertambah menjadi Rp 1,3 miliar.
Menurut Subaidi, secara normatif DPRD memiliki hak penganggaran. Termasuk dalam proses dana aspirasi tersebut. "Kalau itu (dana aspirasi, red) masih masuk usulan di P-APBD, belum disetujui. Kita lihat saja nanti dalam paripurna selanjutnya," tukasnya.
(BACA: Bupati Jombang Diminta Objektif Soal Kenaikan Dana Aspirasi DPRD)
Klik Berita Selanjutnya
