Warga Ciamis, Jawa Barat bejalan kaki ke Monas untuk aksi Bela Islam III.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Peserta aksi dari kelompok nasionalis dan agama diserukan agar menjadikan momentum Aksi Bela Islam III untuk menuntut MPR menggelar Sidang Istimewa mengembalikan UUD 1945 ke versi yang asli, bukan hasil amandemen.
Seruan itu sebagaimana disampaikan tokoh nasionalis Rachmawati Soekarnoputri dalam acara Konsolidasi Nasional Mahasiswa dan Pemuda Islam Indonesia di Aula Bung Karno, Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Rabu (30/11).
Baca Juga: Tafsir An-Nahl 99-100: Banser Lebih Suka Membela Gereja, Ketimbang Agama yang Dinista
Dalam imbauannya, Rachma meminta semua peserta aksi berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk kemudian bersama-sama berjalan menuju Gedung MPR.
"Kita harus kembali ke UUD 45. Kami akan ke MPR besok. Siapa yang ingin bersama-sama mari ikut kita ke MPR untuk meminta dan menuntut kembalinya UUD 1945 yang asli," seru wanita yang akrab disapa Mbak Rachma ini.
Sembari menangis emosional, Mbak Rachma meminta para mahasiswa dan masyarakat untuk kembali ke jalan yang benar dengan mengembalikan kiblat bangsa Indonesia melalui jalan jihad di tanggal 2 Desember.
Baca Juga: Tafsir An-Nahl 99-100: Andai Jokowi Meniru Tuhan, Demo tak kan Terjadi
"Semua rusak karena konstitusi kita yang bersifat liberal kapitalis, UUD kita diubah dengan amandemen. Kondisi kebangsaan kita sudah kondisi titik nadir," tegas Mbak Rachma sambil terisak.
Ia melanjutkan, persoalan bangsa Indonesia kini multikompleks dan makin memuncak lewat penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sebelumnya, berturut-turut Ahok seperti kebal hukum padahal diduga terlibat kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras. Padahal Ketua BPK mengatakan ada penyelewenangan sejumlah aliran dana yang dilakukan Pemprov DKI atau Gubernur DKI.
Baca Juga: Hatta Taliwang Diburu, Beredar Video Perpecahan TNI Pasca Kivlan dan Adityawarman Diciduk
Menurutnya, entry point dari persoalan kebangsaan adalah penistaan agama oleh Ahok. "Ahok harus dipenjara," kata dia yang masih tak bisa membendung tangis.
Ia mengkritik Presiden Jokowi yang bungkam dan membuat berbagai rekayasa usai demo 411. Istana langsung melakukan konsolidasi politik, tatkala tokoh-tokoh nasional lainnya juga terus berkonsolidasi.
"Presiden tidak segan-segan blusukan ke pasukan-pasukan kombatan layaknya bagai kita sedang darurat perang. Kenapa harus dilakukan secara reaktif dan keterlaluan?" tanya Mbak Rachma.
Baca Juga: Ahmad Dhani Diciduk karena Hina Jokowi, Tommy Soeharto Ada pada Bagan Donatur Aksi
Rachmawati Soekarnoputri juga menjawab tudingan dirinya mengkoordinir gerakan makar.
Ia memang salah satu tokoh nasional yang ikut turun dalam aksi 4 November lalu bersama para ulama dan habib. "Saya bergabung di situ, dituduh berbuat makar. Ini kan menjungkirbalikan akal sehat kita semua, dan memecah belah persatuan umat Islam dengan kelompok nasionalis," tegas Rachma.
Rachma pun membacakan jawaban terhadap tudingan makar terhadapnya, yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Baca Juga: 10 Orang yang Ditangkap Jelang Demo 212 Dituding Makar, Prabowo: Harus Dilepas
"Saya menjawab, bahwa siapa yang melakukan makar itu?," tegas Rachma.
Yang melakukan makar itu adalah mereka yang melakukan perubahan UUD 1945. Berikut jawaban Rachma atas tudingan peserta aksi makar:
Yang melakukan makar itu adalah mereka yang menjual kekayaan alam negeri ini untuk dikelola asing dan asing.
Baca Juga: Tuntut Ahok Ditahan, Ratusan Umat Islam di Ngawi Gelar Demo di tengah Kota
Yang melakukan makar itu adalah mereka yang menindas rakyat sendiri demi sekelompok manusia-manusia, para konglomerat yang ingin menguasai negeri ini.
Yang melakukan makar itu adalah mereka yang mendatangkan ribuan buruh asing ke negeri ini dan menyengsarakan buruh dalam negeri.
Yang melakukan makar itu adalah mereka yg merampas kedaulatan rakyat, mereka yang menghina Pancasila dan umat beragama, yang mengabaikan kehadilan hukum.
Baca Juga: Aksi 212 Bakal Dibenturkan, HMI dan KAMMI Instruksikan Kader Ikut Aksi
Yang melakukan makar itu adalah mereka yang mengutamakan kepentingan bangsa asing daripada bangsa sendiri.
Yang melakukan makar itu adalah mereka yang orang-orang berpihak pada impor dibanding barang sendiri dan hutang menjadi beban rakyat sendiri.
"Ini jawaban saya bagi yang mengatakan kita adalah makar," kata Rachma.
Baca Juga: Polisi Pastikan 36 Warga Jombang Ikut Aksi 212 di Jakarta
Buruh Diminta Tunda Aksi
Sementara kemarin, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta mengajak peserta rapat paripurna RAPBD DKI Jakarta untuk turut serta dalam Aksi Bela Islam III pada 2 Desember (212) mendatang.
Samsudin, perwakilan dari Fraksi PPP beralasan bahwa Aksi 212 merupakan aksi super damai yang digelar umat Islam.
"Untuk membuktikan bahwa aksi tersebut adalah aksi super damai, dalam kesempatan ini, Fraksi PPP mengajak para anggota DPRD dan hadirin di sini untuk ikut (aksi) bersama," kata Samsudin di rapat paripurna, gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11).
Samsudin mengatakan, para peserta aksi superdamai itu tengah berjuang menuntut keadilan hukum. Ia menilai, tidak ada agenda lain di balik rencana aksi tersebut.
Oleh karena itu, ia mengajak para peserta rapat paripurna itu untuk ikut dzikir dan doa bersama dalam mewujudkan Jakarta yang berkeadilan hukum.
"Jakarta yang bermartabat, Jakarta dengan pemimpin yang tidak gaduh, dan Jakarta yang penuh berkah," kata dia.
Di sisi lain, rencana mogok nasional oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2 Desember mendatang (212) menuai kecaman.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98), Willy Prakarsa menjelaskan, aksi monas yang dilakukan bersamaan dengan aksi bela Islam III oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Buruh KSPI ya legowo saja, ditunda dulu lah aksinya dengan hari lain. Jangan sampai mengganggu kekhusyu'an acara ibadah. Masa di Monas dzikir-dzikir, di sebelah Balaikota dan Istana teriak-teriak orasi. Janganlah ganggu kesucian ibadah umat muslim yang mendengarkan tausiyah dan istighosah akbar," tegas dia.
Willy menjelaskan, tidak semua serikat buruh di Indonesia sepakat dalam aksi Monas yang digagas KSPI pada demo 212 tersebut. Suara buruh terpecah dengan konsep isu Monas KSPI.
Willy merasa, Presiden KSPI, Said Iqbal kurang bijak menggabungkan perjuangan buruh dengan perlawanan politik bahkan bernuansa SARA. Apalagi, tambah dia, aksi itu menyangkut agama.
"Saya yakin buruh yang nonmuslim dan buruh lainnya juga berpandangan isu yang diangkat KSPI tidak arif dan bijaksana ketika memutuskan aksi Monas berbarengan dengan ABI III di 212," ujarnya.
Dia berharap, buruh tetap bekerja seperti biasa dan tidak ikut-ikutan dalam aksi tersebut. Kata dia, sangat banyak permasalahan krusial terjadi pada buruh di tempat mereka bekerja untuk diperjuangkan ketimbang harus terlibat dalam demo 212.
"Selama ini Said Iqbal kan sudah sering demo, harusnya punya sedikit malu jangan teriak-teriak orasi di saat para ulama memberikan tausiyah di Monas," terang Willy.
Dia mengingatkan, peran dan tugas TNI menjaga keutuhan NKRI dari kelompok ekstrem yang mengganggu kekhusyu'an ibadah.
"Apakah ini yang dimaksud Panglima TNI yang akan ikut berjihad dengan alim ulama berangus kelompok ekstrem yang ganggu ketenangan ibadah. Semoga ini bisa disadari oleh masing-masing pihak yang punya niatan kepentingan dengan memanfaatkan momentum ABI III. Bahaya jika kelompok pendompleng nanti disusupi teroris," ujar Willy.
Sebelumnya, Perserikatan Mahasiswa Indonesia memutuskan untuk ikut bergabung dalam aksi 2 Desember nanti yang digagas oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
Kepastian ini disampaikan Panglima Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Setanah Air, Beni Pramula.
"Kurang lebih 200 BEM se-Indonesia akan ikut serta dalam aksi tersebut dan akan siap bawa pasukan untuk mengawal Aksi Bela Islam jilid III," kata Beni.
Beni menambahkan, aksi BEM se Tanah Air nanti dipastikan tidak ada unsur makar. Ia meminta agar publik juga jangan begitu saja percaya dengan isu makar yang dilontarkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
"Jangan diplesetkan menjadi makar. Kami hanya minta agar Ahok segera ditangkap agar stabilitas di Indonesia bisa terjaga," demikian terang Beni. (rmol/rol/tic/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
