SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Seperti biasanya, di tanggal 2 Mei ini mahasiswa dan kaum pelajar selalu menyuarakan peningkatan kualitas pendidikan kepada wakil mereka di parlemen. Namun 100 anggota DPRD Jatim sepertinya lalai dengan peringatan tersebut, sehingga tak satu pun anggota hadir di gedung wakil rakyat Jatim di Jalan Indrapura No. 1, Surabaya saat peringatan Hardiknas.
Padahal hampir setiap tahun, pasti ada rombongan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan pendidikan kepada para pemangku kebijakan, seperti DPRD dan Gubernur Jatim supaya segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya.
Baca Juga: Khofifah Dorong Lulusan Pesantren Terapkan Siklus 3E agar jadi Pembelajar Sejati
Tak ayal, puluhan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Surabaya tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim dalam rangka peringatan Hardiknas, terpaksa harus gigit jari karena aspirasi mereka hanya ditampung sekretariat DPRD Jatim. Sebab tak seorang pun anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi mahasiswa.
"Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, wakil rakyat kita di DPRD Jatim sudah mengabaikan Hari Pendidikan Nasional. Padahal mereka adalah orang-orang terpelajar. Mereka lebih suka keluyuran dinas ke luar kota daripada menerima aspirasi mahasiswa dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat," tegas Dion, salah satu orator aksi AMS, Selasa (2/5).
Menurut Dion, realitas pendidikan di Indonesia menjadi sebatas kekuatan reproduktif, belum menjadi kekuatan produktif. Hal ini terlihat dari perbedaan tajam antara sekolah bagus dan mahal dengan sekolah yang kualitasnya pas-pasan dan murah, termasuk sekolah negeri.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri dan Kepala Dispendik Jatim Ikut Jalan Sehat Hardiknas dan Harkitnas
"Salah satu penyebab kenapa sekolah negeri mahal adalah adanya kebijakan otonomi sekolah di tingkat dasar dan menengah. Sementara di lingkup Pendidikan Tinggi (PT) karena berubahnya status PT Negeri menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara, Red)," jelas Dion.
Soetedjo, Kasubag Layanan Aspirasi Masyarakat Sekretariat DPRD Jatim yang menemui massa mahasiswa mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD Jatim sedang ada kegiatan di luar sehingga tak bisa menerima aspirasi mahasiswa. Namun pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Surabaya ke Komisi E yang membidangi masalah pendidikan.
Baca Juga: Ajarkan Pencegahan Korupsi Sejak Dini, Pj Wali Kota Kediri Launching Kantin Kejujuran Aku Bangga
"Nanti akan kita agendakan untuk bertemu langsung dengan komisi yang membidangi masalah pendidikan supaya aspirasi mahasiswa bisa ditindaklanjuti," cetusnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News