Program ini sebagai wujud kepedulian Pemkot Surabaya di bidang pendidikan. Tujuannya, jangan sampai ada anak drop out karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah.
“Bagi kami, ini adalah kabar positif. Karena dengan demikian akan semakin banyak siswa tidak mampu yang bisa mendapatkan pendidikan layak,” tuturnya.
Senada, Ibnu Shobir yang juga anggota Komisi D menyatakan, daya tampung sekolah negeri hanya 5 persen. Sedangkan jumlah kelulusan untuk jalur mitra warga itu bisa mencapai 10 persen.
Solusinya, sebut Shobir, pihak swasta harus dilibatkan dalam menangani pendidikan di Surabaya. “Maka kita harus mencarikan solusi sisanya itu dengan cara memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang ada di Surabaya,” katanya.
Politisi PKS ini juga mengatakan, yang harus dipahami adalah pengertian jalur mitra warga. Yakni program ini untuk siswa yang memiliki latar belakang keluarga tidak mampu.
Mereka yang lolos harus bisa membuktikan dengan dokumen. Misalnya, pemegang SKTM (surat keterangan tidak mampu), atau masuk dalam daftar keluarga penerima raskin.
“Oleh karenanya, kami mendesak agar dinas pendidikan segera menyelesaikan komunikasinya dengan musyawarah kepala sekolah swasta (MKSS). Komunikasi itu segera disosialisasikan, agar tidak membuat panik para wali murid, jika ternyata putranya tidak tertampung di sekolah negeri,” ucap Ibnu Shobir. (lan/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
