Fenomena Sepinya Politik, Mojokerto Minus Gambar Paslon Wali Kota

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Tak selazim hangatnya pesta demokrasi pada umumnya, suasana politik Kota Mojokerto 16 hari menjelang pendaftaran pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali kota di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat terkesan lesu darah. Hingga kini, para calon penguasa wilayah administrasi daerah Kota Mojokerto itu nampak lebih nyaman bersembunyi dibalik tebalnya selimut tidurnya.

Bahkan tahapan paslon independen yang dibuka KPUD awal Desember bulan ini tak mampu menggugah daya tarik warga Kota ini menduduki nyerinya kursi panas Walikota. Untuk itu penyelenggara sempat memperpanjang masa pendaftaran, jluntrungnya berujung zonk.

Komisioner Divisi Logistik KPUD Kota Mojokerto Idhom Rosidi tak menampik fenomena "sepi" dalam hajatannya kali ini. "Fenomena ini memang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya," cetusnya, Selasa (19/12).

Perkara itu ia punya pendapat tersendiri. Menurutnya, bisa jadi efek domino dari belum munculnya calon (walikota) dari PDIP. Sebab, hanya PDIP yang memenuhi syarat kursi untuk memberangkatkan paslon. "Untuk hitung-hitungan politik partai-partai lain tidak mau memunculkan calon membabi buta tanpa tahu siapa yang bakal dimunculkan PDIP, " urainya.

Menurutnya, parpol lain memang harus mengukur kekuatan lawan politik. Parpol lain tengah menunggu siapa yang bakal dimunculkan PDIP dan mengkontra flownya dengan lawan yang dianggap sepadan.

Menghadapi ayemnya situasi politik dalam Pilwali kali ini, KPUD tampaknya tidak mau beresiko. Penyelenggara pemilu ini telah menyiapkan sejumlah opsi. "Kalaupun nanti hanya ada satu calon yang naik, tahapan akan jalan terus. Dan KPU akan memfasilitasi paslon Wali kota lawan bumbung kosong," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, syaratnya tak mudah. Perjuangan paslon meski lawan bumbung kosong akan berat. Sebab ia harus mendapat suara 50+1 dari suara sah. "Kalau nggak sampai, ya kita rekomendasikan pemerintah untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang bertugaa sebagai walikota Mojokerto selama 5 tahun kedepan. Plt-nya ditunjuk Gubernur dari unsur birokrasi atas persetujuan Mendagri, " pungkasnya.

Sepinya pesta demokrasi di Kota Mojokerto juga diakui Ketua KPUD Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholikin. Dalam akunya di sebuah medsos Amin mempertanyakan soal ini. "Mana gambar walikota-wakil walikota di kampungku kok nggak ada," sindirnya.

Hanya saja mantan jurnalis warga perumahan Surodinawan itu tak memperpanjang statusnya. Namun ia melihat pemandangan berbeda dengan adanya gambar paslon calon gubernur Jatim. (yep/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News