DEKLARASI. Wabup Moch Qosim bersama ketua MUI Jatim KH Abdus Shomad, Ketua MUI Gresik KH Husnan Ali ketika deklarasi tolak ISIS. foto : syuhud/bangsaonline
GRESIK (bangsaonline) - Pemkab Gresik bersama MUI (Majlis Ulama Indonesia) menggelar deklarasi dan sosilisasi penolakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria).
“Kami pemerintah sangat terganggu dengan munculnya ISIS tersebut. Karena itu, kami memperotek agar kelompok tersebut tidak masuk di Gresik,” kata Wakil Bupati Gresik Moch Qosim usai mengikuti deklarasi penolakan ISIS, Sosialisasi Dan Silaturahim Ulama' dan Umara' Kita Bangun Kebersamaan Mewaspadai Bahaya ISIS, di gedung Putri Mijil Pendopo Pemkab Gresik, Selasa (19/8/2014).
BACA JUGA:
- Napiter WBP Lapas Surabaya Ucapkan Janji Setia kepada NKRI
- Komandan Al Qaida Tewas dalam Baku Tembak melawan Militer AS
- Iran akan Serang AS, Jenderal Iran Qassem Suleimani Dibunuh dengan Drone atas Perintah Trump
- Sore Tadi, Teroris ISIS asal Somalia Ledakkan Mobil, Lalu Tusuk Wajah Warga Melbourne sampai Mati
Menurut Qosim, untuk mencegah masuk dan merebaknya ISIS di Gresik perlu digencarkan penanaman ideologi Pancasila. Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila bukan negara Islam. “Ajaran-ajaran ISIS tidak mencerminkan syariat Islam. Untuk itu, perlu diperangi,” katanya.
Apakah sudah ada laporan kalau aliran ISIS sudah masuk di Gresik? Dengan tegas orang nomor dua di Pemkab Gresik ini menyatakan belum ada laporan. Dan dia memastikan aliran tersebut belum ada di Gresik. “Kita paling khawatir ketimbang kebat keliwat (kita lebih baik khawatir dari pada kedahuluan) masuknya ISIS,” terangnya.
Qosim mengaku berterima kasih karena MUI lakukan langkah cepat untuk memerotek masuknya ISIS di Kabupaten Gresik. Karena itu, dia menghimbau kepada semua jajaran camat dan kades/lurah untuk antisipasi dan melaporkan jika ada kelompok-kelompok yang menamakan diri ISIS.
Ketua MUI Gresik KH Husnan Ali mengatakan, ISIS bisa tumbuh karena ada yang mendanainya. Untuk itu, perlu dicari, siapa yang mendanai kelompok yang ajarannya bertentangan dengan syariat Islam tersebut. “Ya harus ditelusuri siapa penyandang dananya, sehingga bisa diketahui apa motif pendirian ISIS tersebut,” katanya.
Sementara Ketua MUI Jawa Timur KH Abdus Shomad menambahkan, MUI Jawa Timur telah bertemu dengan Gubernur Jatim dan ulama' sepuh di Jatim. Pertemuan itu memunculkan kesepakatan, bahwa ISIS dilarang. “Tidak boleh ISIS berkembang di Indonesia,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
