Meski Partisipasi Pemilih di Bawah Target, KPU Pastikan Pilkada Pacitan Digelar Secara Langsung

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menegaskan tidak akan terbawa alur kebijakan yang diwacanakan lembaga lainnya dalam melaksanakan pemilu. Hal tersebut menjawab beredarnya meme-meme soal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah melalui parlemen bagi daerah dengan indek demokrasi mutuality (IDM) rendah sebagaimana disampaikan Mendagri, Jenderal Polisi (Pur) Tito Karnavian di sejumlah media sosial belakang ini.

"Kami bekerja sesuai ketetapan Peraturan Perundang-undangan. Jadi kalau ada wacana-wacana seperti itu, sepanjang belum ada kepastian hukum, ya tidak akan kami jadikan dasar. Khususnya di Pacitan, pemilihan bupati dan wakil bupati besar kemungkinan akan tetap dilaksanakan secara langsung. Sebab amanah UU-nya seperti itu," kata Gogot saat melakukan bimtek media dalam peningkatan partisipasi masyarakat di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020, Jumat (22/11).

BACA JUGA:

Menurut Gogot, justru yang menjadi perhatian penyelenggara pemilu saat ini, bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab Kabupaten Pacitan masuk dari 4 kabupaten/kota di Jatim yang partisipatif masyarakatnya rendah dalam pemilihan umum serentak tahun 2019. Di empat daerah tersebut partisipasi pemilihnya masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5 persen.

Adapun keempat kabupaten yang partisipasinya rendah meliputi Kota Surabaya sebesar 76,12 persen, Kabupaten Jember sebesar 76,05 persen, Banyuwangi sebesar 75,99 persen, dan Pacitan berada di posisi buncit dengan 75,90 persen.

"Di Pacitan partisipasi masyarakat dalam pemilihan cendrung turun sejak tahun 2010, yakni dari 65 persen menjadi 59 persen. Ada penurunan sebesar 5 persen. Ini harus dijadikan perhatian semua pihak, agar bisa menggenjot partisipasi masyarakat di Pacitan. Harus sama-sama kita urai akar permasalahannya. Apakah karena DPT bermasalah atau banyaknya TKI dan TKW, atau apatisme masyarakat. Di Jatim ini ada 10 kabupaten/kota yang partisipasi masyarakatnya mengalami penurunan," jelas mantan penyiar sebuah stasiun radio swasta di Surabaya ini.

Terkait persoalan tersebut, Gogot semua pihak untuk bersinergi. Utamanya profesi media, agar terus menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemilu. "Pers dan demokrasi berjalan seiring layaknya dua sisi mata uang. Kita sadari tingkat partisipasi masyarakat masih fluktuatif. Hanya di pemilu terakhir ini yang terbilang tinggi sebagai isyarat pragmatisme politik masyarakat pemilih cukup tinggi. Namun dengan partisipasi masyarakat yang rendah bisa dimaknai adanya apatisme yang tinggi karena menganggap pemilihan tidak penting. Ini yang harus kita sikapi bersama. Sebab harus kita akui salah satu sebab yaitu keterbatasan penyelenggara pemilihan dalam rangka mengakses masyarakat. Karena itu perlunya kerja sama saling menguntungkan dengan media massa," bebernya.

"Kita berkeinginan agar KPU dan media bisa bersinergi. Pelihara komunikasi yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Layani kepentingan publik yang lebih baik. Media bisa jadi oto kritik," sambungnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pacitan Sulis Setyorini mengatakan kegiatan temu media seperti ini akan terus dilaksanakan di sepanjang tahapan pemilu. "Kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara kontinyu. Pelaksanaan Pilkada Pacitan tahun 2020, tahapan sudah dimulai. Termasuk tahapan penting, pencalonan sejak 26 Oktober lalu. Saat ini masuk tahapan pengumuman syarat dukungan calon perseorangan. Kami berharap media bisa turut bersama mengkawal proses pilkada. Dengan pemberitaan yang tidak mengandung hoax dan unsur sara. Sampaikan sesuatu yang objektif," timpalnya. (yun/rev)