Petani tambak yang wadhul ke Pansus Lumpur Lapindo. foto: Nanang/Harian Bangsa
SIDOARJO (BangsaOnline) - Kendati sempat diterima langsung oleh ketua dan anggota panitia khusus (pansus) Lumpur ke DPRD Sidoarjo, Rabu (10/12), namun, sebanyak 20 perwakilan petani tambak dari Masyarakat Sidoarjo Kelompok Korban Lumpur diluar Peta Area Terdampak (PAT) mengaku kecewa. Sebab, ketua maupun anggota pansus justru ngacir dari pertemuan berdalih ada rapat paripurna.
"Maaf, karena waktunya terbatas, dan ada rapat paripurna, pertemuan ini saya tutup," kata Ketua Pansus Lumpur Lapindo, Mahmud kepada para petani tambak.
Baca Juga: Pegiat Kebencanaan ini Raih Gelar Doktor
Padahal, petani tambak sengaja wadhul pada Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo yang diharapkan sebagai penengah antara petani tambak dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan diberikan solusi. Sebab, mereka mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat pembuangan air bercampur lumpur yang dilakukan oleh BPLS. Tak pelak, sebanyak 15 petani tambak dari Desa Penatar Sewu mengaku kecewa. Termasuk, pejabat yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan BPLS.
"Pertemuan ini tidak memuaskan, dan tidak ada titik hasilnya," kata salah satu warga, Nur Rohman.
Petani tambak tengah membutuhkan air dari aliran sungai Ketapang yang bersih dan tidak tercemar luapan air campur lumpur Lapindo. Akibat air bercampur lumpur Lapindo, menyebabkan banyak ikan mati dan tambak yang rusak. Sehingga, petani tambak mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Tuntaskan Sertifikat Aset Korban Lumpur di Porong
Saat ini, BPLS masih terus melakukan pengerjaan pengerukan dan mengaliri air di dalam kolam penampungan dengan membuat rembesan menuju sungai Ketapang.
"Air campur lumpur kiriman dari kolam lumpur lapindo ke sungai ketapang itulah, yang membuat petani tambak rugi," katanya.
Para petani petambak mendesak pemerintah memberikan air bersih, sementara BPLS juga dituntut untuk menyediakan tandon air bagi petani tambak.
Baca Juga: 17 Tahun Lumpur Lapindo, Korban Berharap Ada Bacapres yang Komitmen Membantu
"Mau tidak mau tanggul kolam penampungan lumpur lapindo titik 68 dan 73 Desa Kedungbendo Kecamatan harus ditangani dan ditanggul, jangan sampai air lumpur meluber ke tambak dan petani warga sekitar dekat tanggul," tambah Nur Rohman.
Secara terpisah Kepala Dinas PU Pengairan Sidoarjo, Fathur Rahman yang hadir pertemuan tersebut tidak bisa berbuat banyak.
"Saya tidak bisa berbuat banyak, pengerukan sudah dilakukan. Tapi, sungai ketapang masih dicemari dari air campur lumpur yang ada di kolam penampungan," terangnya.
Baca Juga: Safari Ramadan, Minarak Brantas Gas dan Bakrie Amanah Santuni Anak Yatim
BPLS sendiri, sudah melakukan pengerjaan penanggulan dan pengerukan di titik 73 yang jebol, Minggu (30/11) lalu. Akibatnya banyak air campur lumpur mengalir ke sungai ketapang, yang merupakan mengalir ke petani tambak
Untuk tuntutan petani tambak sendiri, mereka minta BPLS melakukan pengerjaan pembuatan tanggul di titik 68 Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin.
"Saat ini sedang melakukan pengerjaan membuat alur aliran lumpur. Agar air campur lumpur di kolam penampungan sekitar Desa Kedungbendo bisa dibuang ke sungai porong bukan di sungai ketapang," kata Humas BPLS, Dwinanto Hesti Prastyo.
Baca Juga: Mengandung Logam Tanah Jarang, Begini Harapan Korban Lumpur Lapindo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
