Jamin Harga Produk Pertanian, Gus Yani-Bu Min Janji Dirikan BUMD

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Paslon bupati dan wakil bupati Gresik nomor urut 2, Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (Niat) memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian. Sebab, mayoritas penduduk Kabupaten Gresik bekerja di sektor pertanian, dengan luas lahan pertanian mencapai 67.900 hektare lebih.

Gus Yani dan Bu Min berencana mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berstatus Perusahaan Daerah (PD) untuk menangani sektor pertanian, jika terpilih pada Pilbup Gresik 2020.

"Langkah kami ini untuk menjamin kepastian harga pasca panen produk pertanian di Kabupaten Gresik sampai musim tanam," ujar Fandi Akhmad Yani, yang mengaku mendapat banyak keluhan dari para petani saat kampanye blusukan di sejumlah desa di Kecamatan Manyar, Minggu (8/11/2020).

Dikatakan Gus Yani, pendirian BUMD pertanian itu merupakan pengejawantahan dari program Gresik Agropolitan yang diusungnya. Tujuannya, memberikan kepastian harga semua produk pertanian. Antara lain produk pertanian pangan, perikanan, peternakan, dan hortikultura.

"Jika Niat terpilih, kami akan buat plafon harga, agar produk pertanian pasca panen yang harganya di bawah plafon nantinya akan dibeli pemerintah Kabupaten Gresik lewat program Gresik Agropolitan sesuai harga plafon. Supaya petani tetap bisa untung pasca panen," kata Gus Yani.

Menurut Gus Yani, selama ini yang terjadi adalah, stok gabah para petani diborong oleh para spekulan (tengkulak) sejak pasca panen. Kemudian beras itu ditimbun sampai musim tanam. Sehingga saat memasuki masa tanam, persediaan beras menipis. Dampaknya, para petani tidak bisa menjual beras lagi di pasaran saat musim tanam.

Untuk mengatasinya, Gus Yani menyiapkan BUMD yang akan membeli gabah maupun beras para petani.

Sementara Bu Min menambahkan, pembelian gabah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik nantinya bisa memanfaatkan dana subsidi. Jika harga gabah yang semula dipatok Rp 4.000 per kilogram, nantinya dibeli pemerintah kabupaten Gresik dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.

"Dengan pola ini, maka ada kepastian harga karena pemerintah kabupaten bisa menjaga harga gabah yang bisa menguntungkan petani. Dana tersebut juga bisa dirasakan langsung oleh petani, karena yang diinginkan oleh mereka ialah melindungi harga pasca panen," jelasnya.

Selain masalah ketidakpastian harga pasca panen, kata Bu Min, persoalan yang kerap dihadapi para petani adalah kelangkaan pupuk saat memasuki musim tanam. Oleh karena itu, pihaknya akan menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani di Kabupaten Gresik.

"Masalah ketersediaan pupuk saat petani memasuki musim tanam, kami akan berikan jaminan tidak akan ada kelangkaan pupuk melalui program Gresik Agropolitan," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News