Dinkes dan Kepala Puskesmas Sidoarjo Sepakat Puskesmas Jadi BLU

SIDOARJO (BangsaOnline) - Rapat dengar pendapat atau hearing Komisi D DPRD Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo dan kepala Puskesmas Se-Kabupaten Sidoarjo, akhirnya tercapai kesepakatan mayoritas Puskesmas di Sidoarjo siap menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sebab, sudah ada kajian dan pendampingan kepada seluruh puskesmas oleh Dinkes.

“Dinkes sudah selesai melakukan pendampingan. Selanjutnya diajukan rekomendasi ke bupati melalui sekda untuk penetapan BLU,”ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H.Usman, Jum’at (6/02).

Baca Juga: Program Sekolah Toleransi: Inspirasi Baru untuk Masa Depan Kota Delta

Ditambahkan, bupati akan membuat tim penilai, yang bertugas menilai layak atau tidaknya Puskesmas yang diajukan naik status menjadi BLU.

“Tetap saja yang memutuskan adalah bupati setelah melihat hasil penilaian tim,” tegas Usman.

Menurut Usman, status puskesmas menjadi BLU secara otomatis pelayanannya semakin meningkat. Selain itu, a bisa mandiri serta yang paling penting dan diharapkan, Puskesmas tersebut tidak berorientasi pada keuntungan semata.

Baca Juga: Kodim 0816/Sidoarjo Bersatu dengan Masyarakat, Bangun Desa Lewat TMMD ke-120

“Dengan status BLU itu, tidak serta merta menghapus subsidi anggaran dari APBD,” tuaksnya.

Dorongan menjadi BLU karena dari 26 puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, baru ada 13 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Yakni, puskesmas di Porong, Jabon, Prambon, Krembung, Wonoayu, Sukodono, Sedati, Waru, Medaeng, Taman, Krian, Barengkrajan, dan Tulangan.

“Untuk mendukung ini, memang diperlukan tambahan tenaga medis dan perangkatnya. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi Puskesmas BLU yang tutup malam hari,” tutur Usman.

Baca Juga: Ketua DPRD Sidoarjo Beri Materi Sekolah Legislatif Unusida

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Ika Harnasti mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan dokumen BLU kepada seluruh Puskesmas yang ada.

“Target saya, pada tri semester pertama ini pendampingan pembuatan dokumen sudah selesai untuk selanjutnya dilakukan penilaian,” ujar dr Ika.

dr. Ika menegaskan, dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini, memang membutuhkan pelayanan puskesmas yang cepat dan tepat. Hal itu dilakukan agar para pasien tidak langsung menuju ke RSUD Sidoarjo atau rumah sakit lain. Sehingga, tidak terjadi kasus membludaknya pasien di RSUD.

Baca Juga: Gelar Silaturahmi dan Bukber, BHS Ingin Sidoarjo Bisa Swasembada Pangan

“Pasien lebih memilih langsung ke RSUD, padahal layanan di puskesmas sudah baik,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News