Agar Tepat Sasaran, Dinsos Lamongan Perintahkan Pendamping PKH Lakukan Validasi Data KPM
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Nur Qomar Hadi
Senin, 31 Januari 2022 12:05 WIB
Hamdani Azhari menjelaskan, bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH atau program bantuan pangan nontunai (BPNT) harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Untuk memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tersalurkan tepat sasaran, Kementerian Sosial terus meningkatkan kualitas DTKS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
"Proses pemutakhiran data itu dimulai dari verifikasi dan validasi di daerah, kemudian disahkan Menteri Sosial. Verifikasi data dilakukan empat kali dalam satu tahun. Sehingga mengharuskan kepala desa lebih proaktif, sehingga terwujud visi dan misi Pemkab Lamongan menuju Kejayaan Lamongan yang berkeadilan," pungkasnya. (qom/rev)