Jatim Kembali Raih Penghargaan Terbaik Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Jumat, 25 Maret 2022 22:11 WIB
Berdasarkan data dari Kemendagri terkait hasil evaluasi pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021, terdapat 10 provinsi terbaik dengan urutan sebagai berikut, pertama ditempati provinsi Jawa Timur, kemudian ada Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DIY Jogjakarta, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Riau, dan DKI Jakarta.
Khofifah menuturkan, setiap daerah tentu memiliki permasalahan dan juga dinamika masing-masing, tapi bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bergantung pada pola penanganan dan kerja sama yang kuat antarberbagai elemen strategis.
Menurut dia, stabilitas dan keamanan yang kondusif di Jawa Timur tidak akan bisa terwujud tanpa ada sinergitas yang kuat antarelemen, komunikasi yang berjalan dua arah, dan juga langkah yang berseiring dalam menangani setiap dinamika yang terjadi.
"Setelah tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan ini, InsyaAllah tidak akan membuat kita menjadi jumawa. Sebaliknya, justru akan menambah semangat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jatim untuk kian waspada dalam menghadapi tantangan ke depan," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri, Bachtiar, mengapresiasi seluruh daerah yang telah optimal dalam melakukan penanganan konflik sosial. Ia memaparkan, rakornas ini ditujukan untuk membagun sinergi dan keterpaduan dalam upaya pencegahan serta penanganan konflik sosial, khususnya dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang.
Ia menegaskan, semua kepala daerah harus mendukung kebijakan terkait penanganan konflik sosial dan itu menjadi perhatian bersama. Bachtiar pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi konflik lebih awal terkait Pemilu Serentak 2024.
"Sehingga perlu mendapat perhatian serta sinergi dari lembaga/instansi/OPD terkait dalam hal ini TNI dan Polri untuk turut serta mendorong kepala daerah agar mendukung kinerja Tim Terpadu Penaganan Konflik Sosial. Dengan cara bersama-sama melakukan audiensi dengan Kepala Daerah terkait urgensi peran dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial," kata Bachtiar. (dev/ns)