KPK dan Kemendagri Minta Kepala Daerah Konsisten Bina BUMD
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Ardianzah
Kamis, 08 September 2022 17:54 WIB
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola serta pembinaan secara kontinyu untuk menghasilkan output berupa BUMD yang berkualitas dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.
Pengawasan serta pembinaan menjadi sebuah prioritas yang harus dilakukan karena masih terdapat beberapa BUMD yang manajemennya tidak sehat dan justru membebani anggaran negara.
BACA JUGA:
Pimpin Upacara Hardiknas 2024, Wakil Wali Kota Pasuruan Beberkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Rekom Mendagri Turun, Hari ini Bupati Gresik Lantik Ulang 143 Pejabat
Komitmen Berantas Korupsi, Pemkot Pasuruan Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas
Peringati Hari Kartini, Gus Ipul: Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan
Hal tersebut yang ditekankan dalam Webinar Bincang Stranas dengan tema, Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diikuti oleh Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si dari Madinah Command Center, Kamis (8/9/2022).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata selaku keynote speaker dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dari beberapa kasus yang ditangani KPK melibatkan jajaran BUMD.
"Kondisi BUMD yang sakit tercermin dari kasus tipikor yang ditangani KPK, melibatkan beberapa direksi BUMD. Ini diperparah dengan tidak kompetennya komisaris, direksi, dan satuan pengawas internal BUMD tersebut," ungkap Alex.
Alex juga memyatakan seharusnya BUMD mendukung pemasukan pendapatan di daerah dan bukannya menggerogoti anggaran negara.
"BUMD yang kurang optimal harus dibenahi manajemen dan dilakukan pembinaan. Susunan direksi di dalamnya harus diisi dengan orang-orang profesional dan berkompeten. Bukan hanya karena kedekatan dengan kepala daerah," ujarnya.