AKD Gresik Tolak Pengeprasan ADD Rp22,9 M, Dewan Angkat Bicara

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Syuhud
Selasa, 01 November 2022 12:13 WIB

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Nur Saidah.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Asosiasi Kepala Desa (AKD) menolak pengeprasan (pengurangan) Alokasi Dana Desa (ADD) pada RAPBD 2023 Rp22,9 miliar. Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari dewan.

"Tidak ada pengeprasan ADD di RAPBD 2023. DPRD menolak usulan itu," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (1/11/2022).

Anha (sapaan akrabnya) menegaskan, dalam rapat anggaran pada RAPBD 2023 antara badan dan tim anggaran DPRD Gresik bersama pihak pemkab pada 27 Oktober lalu, disepakati untuk tidak ada pengurangan belanja di ADD.

"Saya tegaskan, nggak ada belanja satu sen pun yang dikurangi sebagai mana kesepakatan hasil rapat banggar dan tim anggaran tanggal 27 Oktober 2022," ucap Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Menurut dia, ADD merupakan dana sharing. Juga, dana penaggulangan banjir Kali Lamong sudah dibahas oleh DPRD.

"Semua sesuai yang direncanakan oleh bupati sebelum ada kebijakan oleh pemerintah pusat pengurangan belanja transfer untuk Gresik," ungkapnya.

Ia menyebut, tak adanya pengeprasan belanja setelah pengurangan dana transfer Rp170 miliar. Sebab, ada target penambahan pendapatan asli daerah (PAD) Rp100 miliar.

"Jadi, PAD kita ada kenaikan 100 miliar untuk menutup belanja setelah ada pengurangan dana transfer," tuturnya.

Anha menambahkan, DPRD telah membuat sejumlah rekomendasi untuk tetap melanjutkan belanja sejumlah kegiatan pasca adanya pengurangan dana transfer. Seperti pengurangan belanja daerah pada nota keuangan RAPBD 2023 dari Rp4,190 triliun menjadi Rp4,062 triliun agar tidak berdampak sosial.

Untuk itu, alat kelengkapan dewan (AKD) agar bisa membalas dengan klir program-program yang telah dicanangkan. Komisi I membahas pemberian insentif ketua RT dan RW dari ADD, lalu komisi IV membahas Bosda dan BPPGDS untuk insentif guru swasta, dan komisi III membahas pengurangan anggaran Rp35 miliar untuk pembebasan lahan Kali Lamong di DPUTR.

"Untuk menopang belanja itu pasca adanya pengurangan dana transfer diambilkan dari tambahan PAD Rp100 miliar," pungkasnya.

Sementara itu, Nur Saidah selaku wakil ketua juga mengatakan bahwa rencana pengurangan ADD Rp22,9 miliar adalah usulan dari Pemkab Gresik dan dewan menolak. Ia menyatakan, DPRD Gresik pun menyoroti sejumlah usulah pemerintah daerah setempat.

"Itu usulan tim anggaran pemkab. Justru badan anggaran DPRD yang menolak. Semua fraksi dalam PU terhadap nota keuangan RAPBD 2023, kemarin, juga menyorot tajam (beberapa usulan Pemkab Gresik dalam rangka menyiasati anggaran dana transfer yang berkurang, dengan skema yang disodorkan oleh tim anggaran dari mereka, antara lain ADD," urai Nur. (hud/mar)