Defisit APBD 2023 Diproyeksikan Rp380 M, Anggaran OPD Pemkab Gresik Dikepras 30 Persen
Editor: Siswanto
Wartawan: Syuhud
Jumat, 20 Januari 2023 19:17 WIB
"Contoh di Sekretariat Dewan (Sekwan). Untuk pegawai ASN pendamping anggota DPRD yang melakukan kegiatan seperti Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) dikurangi jumlahnya. Sehingga, bisa efisiensi anggaran," terang Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini.
"Atau belanja-belanja lain yang memungkinkan dikurangi, ya dikurangi seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dan pertemuan-pertemuan," imbuhnya.
Ia menjelaskan, BPPKAD terus berjibaku mencari terobosan pendapatan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya, Pemkab Gresik akan menaikkan sejumlah pungutan pajak kepada wajib pajak (WP). Salah satunya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kami akan lakukan zonasi untuk pungutan PBB bagi WP. Rumah-rumah yang di zonasi elite (mewah) seperti di wilayah Gresik Kota Baru (GKB), PBB akan dinaikkan. Juga rumah-rumah berdiri di lahan yang harga tanah dan rumahnya terus naik," jelasnya.
Ia menyatakan, Pemkab Gresik sudah lama tidak menaikkan pungutan pajak.
"PBB misalnya, sudah 15 tahun tidak naik," tutupnya. (hud/sis)